S.H.

HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Buku ini memenuhi kebutuhan konstektual, karena memuat pembahasan lebih intensif yang disesuaikan dengan pola fikir kekinian dan diharapkan dapat diaktualisasikan dalam kehidupan khususnya mahasiswa, masyarakat yang ingin mengetahui hukum acara peradilan tata usaha negara pada umumnya. Tulisan yang disajikan di dalam buku ini adalah bahan dasar untuk memperkenalkan hukum acara peradilan tata usaha negara kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat memahami teori dan praktik acara peradilan tata usaha negara. Penyiapan dan pengenalan dasar-dasar dan tata cara praktik hukum di peradilan tata usaha kepada mahasiswa, dipandang sangat penting sebagai persiapan untuk menjadi praktisi maupun sebagai ahli hukum lainnya. [hukum, hukum acara, peradilan, tata usaha, negara, nur asyiah, ]

99% Sukses Menghadapi USM SD/MI 2016

Ujian Nasional (UN) untuk tingkat SD digantikan dengan Ujian Sekolah / Madrasah (US/M) sejak dua tahun ke belakang. Perbedaan antara UN dengan US/M salah satunya adalah dari segi pembuatan soal. Untuk US/M, 75% paket soal disusun oleh daerah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi dan Kantor Wilayah Kementerian Agama dengan melibatkan pendidik dari Satuan Pendidikan yang merupakan perwakilan Kabupaten/Kota, sedangkan 25%-nya disusun oleh pusat, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penyelenggaraan US/M salah satu tujuannya adalah untuk menentukan kelulusan siswa. Untuk itu, siswa harus serius dalam menghadapi US/M. Salah satu strategi dalam menghadapi US/M adalah dengan berlatih mengerjakan soal-soal ujian dari tahun-tahun sebelumnya dan mencermati kisi-kisi US/M yang telah ditetapkan pemerintah. Buku dari penerbit CMedia ini berisi kumpulan soal dan pembahasan UN dan US/M SD dari tahun 2008 sampai 2015. Setiap soal dibahas dengan detail, lengkap, dan mudah dipahami. Selain itu, buku ini dilengkapi dengan kisi-kisi US/M beserta statistik soal yang muncul setiap tahunnya dan prediksi soal US/M tahun 2016 yang dilengkapi pembahasannya. Buku ini juga disertai bonus CD simulasi US/M sebagai bahan latihan dan Buku Sekolah Elektronik (BSE) sebagai referensi. Selamat berlatih dan semoga sukses!

Penilaian Hasil Belajar

Penerapan Lembaga Dwangsom (Uang Paksa)

Satu di antara persoalan penting terkait dengan putusan pengadilan adalah mengenai tuntutan dwangsom (uang paksa). Meskipun tuntutan dwangsom hanya bersifat tambahan (accesoir) bagi hukuman pokok. Namun hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus tuntutan tetap dituntut kesungguhan dan kehati-hatian. Hal tersebut dilakukan agar kepentingan hukum yang ingin dicapai dari penerapan lembaga dwangsom dapat terwujud hingga benar-benar bermanfaat bagi penyelesaian perkara bersangkutan. Sejauh ini, penerapan lembaga dwangsom di pengadilan ternyata masih menyimpan banyak masalah, antara lain: putusan hakim yang tidak relevan dengan aturan yang ada mengenai dwangsom; tidak jelasnya patokan dasar yang digunakan dalam menolak atau mengabulkan tuntutan tersebut; dan inkonsistensi putusan hakim yang satu dengan lainnya mengenai dwangsom. Timbulnya berbagai masalah tersebut tidak terlepas antara lain karena aturan formal dan pedoman teknis yang belum memadai serta masih langkanya literatur/ referensi yang membahas secara spesifik mengenai penerapan dwangsom itu sendiri. Kehadiran buku ini tidak terlepas dalam upaya mengatasi berbagai masalah tersebut. Dari buku ini, pembaca akan mendapatkan informasi yang detil dan praktis mengenai eksistensi dan urgensi lembaga dwangsom tersebut, hingga teknis dan prosedur penerapannya dalam praktik peradilan. Hal ini pun termasuk teknis dan prosedur eksekusinya terutama di Pengadilan Agama. [Drs. Cik Basir, S.H., M.H.I, Penerbit Deepublish, dwangsom, uang paksa, hukum, proses peradilan, praktik peradilan, prosedur eksekusi peradilan, Pengadilan Agama]

Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Selain itu, agar mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia telah diatur dalam sebuah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diresmikan pada 22 November 2011. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa definisi dari Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam UU OJK ini. Buku ini menguraikan tinjauan-tinjauan hukum yang melatarbelakangi terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hubungan OJK dengan bank sentral (Bank Indonesia), hubungan OJK dengan lembaga keuangan lainnya, dan penerapan lembaga otoritas jasa keuangan di negara- Salam Penebar Swadaya Grup & RAS