RIA ULFA

Sanksi Arak-Arakan dalam Walimah Menurut Hukum Islam(Studi Kasus di Nagari Langsat Kadap Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman)

Studi ini mengkaji tentang Sanksi Arak-arakan dalam Walimah Menurut Hukum Islam di Nagari Langsat Kadap Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan Sanksi Araka-arakan dalam Walimah di Nagari Langsat Kadap Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman untuk menganalisis terhadap pandangan Hukum Islam terhadap Sanksi Araka-arakan dalam Walimah di Nagari Langsat Kadap Kecamtan Rao Sekatan Kabupaten Pasaman . Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (field research), untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui wawancara dengan, keluarga pasangan pengantin, Datuak Kampung dan pasangan suami istri yang tidak meminta izin kepada datuak kampung . Pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif, kemudian diuraikan serta melakukan klasifikasi terhadap aspek masalah tertentu dan memaparkan melalui kalimat yang efektif. Hasil penelitian yang penulis temukan bahwa dalam melakukan suatu pesta perkawinan ada aturan adat yang harus dijalankan di Nagari Langsat Kadap yaitu dalam melaksanakan arak arakan harus meminta izin dalam melewati kampung yang berbeda datuk apabila tidak meminta izin maka dikenakan sanksi. Pelaksanaan sanksi arak arakan yaitu dengan pemanggilan para pengantin yang tidak meminta izin melewati kampung lain oleh salah seorang niniak mamak dari kampung yang dilalui oleh pengantin yang tidak meminta izin menemui datuk untuk bermusyawarah dalam pemberian sanksi arak arakan dan dilanjutkan dengan musyawarah pertemuan dan proses pemberian terhadap denda yang akan dibayarkan yaitu berupa seekor kambing atau sesuai dengan kesepakatan datuak dengan pengantin yang tidak meminta izin. Dalam Hukum Islam bahwa ada aturan yang disepakati yaitu apabila melakukan suatu arak arakan melewati kampung lain yang berbeda datuk harus meminta izin kepada datuk di daerah tersebut jika tidak meminta izin maka patut dikenakan sanksi. Karena sudah melanggar kesepakatan yang dibuat oleh nenek moyang terdahulu dan telah dilakukan secara turun temurun yang harus di patuhi. Adapun penggunaan sanksi yang di yang digunakan oleh datuk dan selebihnya untuk khas adat itu boleh karena sanksi tersebut digunakan untuk pribadi datuk dan juga digunakan untuk kepentingan sosial yang mengandung nilai maslahat dengan saling menghargai, tegur sapa serta nilai tanggung jawab.

Pengaruh Kurs Dolar AS dan Inflasi Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar

Permasalahan dalam penelitian ini dipicu oleh nilai tukar dolar as terhadap rupiah, nilai tukar terhadap rupiah menguat dan dana pihak ketiga (dpk) ini juga ikut menaik, naiknya dana pihak ketiga (dpk) ini dipicu oleh kurs dolar as yang mengalami kenaikan sejak tahun 2013-2018. Inflasi turun akan tetapi kurs dolar as tetap menaik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh kurs dolar as dan inflasi terhadap dana pihak ketiga (dpk) pada bank nagari syariah cabang batusangkar periode tahun 2013-2018. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field reseach dengan metode penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan deskriptif, dan menggunakan alat analisis eviews dengan regresi berganda serta menggunakan metode estimasi ordinary least square (ols) hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel kurs dolar as dengan nilai coefficient (8.141176) nilai pobability (0.0332) berpengaruh positif dan signifikan terhadap dana pihak ketiga (dpk), variabel inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifkan terhadap dana pihak ketiga (dpk) dengan nilai coefficient (-0.697542) nilai probability (0.1019) sedangkan variabel kurs dolar as dan inflasi secara bersama-sama memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap dana pihak ketiga dengan metode ordinary least square (ols) diperoleh nilai f-statistic sebesar 31.98483 dengan probability 0.009481.

Penerapan PSAK 109 Pada Pengelolaan Zakat Di Baznas Kabupaten Pasaman

ABSTRAK Maria Ulfa, NIM 1830403055 (2018), Judul Skripsi “PENERAPAN PSAK 109 PADA PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN PASAMAN”. Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2022. Penelitian ini dilakukan pada Baznas Kabupaten Pasaman. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Pasaman apakah telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah BAZNAS Kabupaten Pasaman belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109. Laporan keuangan BAZNAS Pasaman hanya laporan pemasukan dan pendistribusian dana, sehingga untuk itu dilakukan pembuatan laporan posisi keuangan , laporan perubahan dana, laporan perubahan aset, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Kata Kunci: BAZNAS, Laporan Keuangan, PSAK 109

Aborsi dalam perspektif fiqh kontemporer

Fiqih aborsi

On abortion according to Islamic law and its implementation in Indonesia.

Perjuangan untuk mencapai Undang-Undang Perkawinan

Memutus Rantai Ketidakadilan Global Care Dalam Pengasuhan Anak Tenaga Kerja Indonesia Perempuan

Tenaga Kerja Indonesia Perempuan (TKIP) ke luar negeri sebagai pekerja rumah tangga termasuk merawat anak, dialami oleh sejumlah negara lain, merupakan fenomena global care chain. Dalam fenomena tersebut ada pergeseran peran perempuan/istri menjadi pencari nafkah utama untuk menyelamatkan ekonomi keluarga dengan konsekuensi di antaranya meninggalkan anak bahkan bayi berusia ‘nol bulan’. Ironisnya, meskipun suami bisa menjadi pengasuh bagi anak mereka, namun sedikit sekali yang melakukannya. Hal tersebut merupakan bentuk ketidakadilan dari global care chain dalam budaya patriarkhi yang tidak diperhitungkan oleh TKIP dan keluarganya, maupun oleh para pembuat kebijakan. Kerugian yang diderita anak TKIP tersebut seharusnya bisa dikonversikan dengan jaminan kesejahteraan sosial bagi anak TKIP, yang dibayar oleh majikan dan atau oleh negara, yang seharusnya terintegrasi dalam blue print kebijakan TKI secara komprehensif. Pesantren dan komunitas bisa menjadi alternatif bagi pengasuhan anak TKIP namun belum ada dukungan, ada pengabaian yang terindikasi pelanggaran HAM (Penulis). “Ini adalah sebuah karya yang penting terkait isu-isu global care... menawarkan gagasan yang menarik ... Keterlibatan pesantren dalam mengasuh dan mendidik merupakan langkah yang solutif di tengah upaya Pemerintah yang terus-menerus secara maksimal memberikan perlindungan terhadap anak” -- M. Jusuf Kalla “Fenomena anak TKIP terlantar tersebut menunjukkan bahwa budaya patriarkhi di masyarakat masih sangat kuat yang menyerahkan urusan pengasuhan anak hanya pada ibunya, padahal seharusnya menjadi tanggung jawab bersama antara ibu dan ayahnya” -- Yohana S. Yembise

Pendidikan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin

Tafsir ulang perkawinan lintas agama

Interreligious marriage in Indonesia from legal and religious perspectives; collection of articles.