M.A.

Isu-Isu Kontemporer Tentang Pendidikan Islam

Fiqh al-Lughah: Refleksi Pemikiran Jalaluddin al-Suyuthi

MEDIASI PERCERAIAN ANGGOTA POLRI DI POLRES TANAH DATAR DAMPAKNYA TERHADAP KETAHANAN KELUARGA PERSFEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

ABSTRAK M Andre, NIM. 242061011 dengan judul tesis: Mediasi Perceraian Anggota Polri di Polres Tanah Datar dampaknya terhadap ketahanan keluarga perspektif Hukum Keluarga Islam. Mahasiswa Program studi Hukum Keluarga Islam pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, 2026. Penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris ini mengkaji implementasi mediasi perceraian anggota Polri di Polres Tanah Datar berdasarkan Perkap Nomor 9 Tahun 2010. Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan mediasi, kendala administratif, serta dampaknya terhadap ketahanan keluarga dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan wawancara mendalam terhadap 11 informan (anggota Polri, istri, dan pejabat mediator), yang kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis menggunakan teori sistem hukum, teori mediasi, teori perceraian, teori divorce no fault, teori ketahanan keluarga, dan Maslahah Mursalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi di Polres Tanah Datar belum optimal. Terjadi disfungsi peran Kasatker dalam pembinaan awal dan ketiadaan mediator bersertifikat, sehingga proses menjadi birokratis dengan durasi 4 hingga 9 bulan. Kondisi ini menyebabkan mediasi kehilangan esensinya sebagai resolusi konflik. Alih-alih memperkuat ketahanan keluarga, ketidakpastian prosedur justru memicu tekanan psikologis, menurunkan kinerja kedinasan, dan mempercepat keinginan cerai. Peneliti merekomendasikan perlunya transparansi SOP melalui sistem digital serta sertifikasi mediator profesional bagi personel Polri untuk melindungi ketahanan keluarga secara nyata.

Studi Komparatif Motivasi Penggunaan Kredit Rentenir dan Pembiayaan Syariah oleh Masyarakat di Kenagarian Taram

M. Agil Al Baihaqi, NIM 2130401080, Judul Skripsi “Studi Komparatif Motivasi Penggunaan Kredit Rentenir dan Pembiayaan Syariah Oleh Masyarakat di Kenagarian Taram” Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Pokok permasalahan yang dibahas dalan penelitian ini adalah banyaknya masyarakat di Kenagarian Taram yang menggunakan Kredit Rentenir padahal di Kenagarian Taram sudah ada Lembaga Keuangan Syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan motivasi penggunaan Kredit Rentenir dan Pembiayaan Syariah oleh masyarakat di Kenagarian Taram. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan komparatif untuk membandingkan motivasi masyarakat Kenagarian Taram dalam menggunakan Kredit Rentenir dan Pembiayaan Syariah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara,dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Reduksi Data, Penyajian Data, dan Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa motivasi penggunaan kredit rentenir oleh masyarakat di Kenagarian Taram dimotivasi oleh faktor kebutuhan, kemudahan, dan lingkungan sedangkan motivasi penggunaan pembiayaan syariah oleh masyarakat di Kenagarian Taram dimotivasi oleh faktor kesadaran dan keyakinan tentang prinsip syariah, lingkungan, keamanan transaksi, dan ketenangan. Terdapat persamaan antara motivasi penggunaan kredit rentenir dan pembiayaan syariah yaitu sama-sama dimotivasi oleh faktor lingkungan.

DUALISME KEWENANGAN DALAM PEMBERIAN SANKSI TERHADAP ANGGOTA POLRI DALAM PENUGASAN DI LUAR STRUKTUR ORGANISASI

M. Andre. NIM. 2030203110. Judul Skrpsi: ”Dualisme Kewenangan Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Anggota Polri Dalam Penugasan Di Luar Struktur Organisasi (Studi Kasus Polres Tanah Datar)”. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah kewenangan siapa yang berhak menghukum seorang anggota Polri yang melakukan pelanggaran Disiplin yang berlaku di dalam Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri bagi anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi dengan kewenangan Peraturan Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata cara Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Pegawai Badan Narkotika Nasional (BNN). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Yuridis Empiris. Penelitian hukum yuridis empiris ini menggunakan tipologi kualitatif yaitu hasil penelusuran data di Polres Tanah Datar, Polda Sumbar dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat terkait penerapan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 dan Peraturan BNN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara penyelesaian pelanggaran Kode Etik. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer, diperoleh dari Polres Tanah Datar, Biro SDM Polda Sumbar, Bidkum Polda Sumbar, BNNP Sumbar. Sedangkan sumber data sekunder, diperoleh dari UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri, Peraturan Kapolri Nomor 2 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin bagi anggota Polri, Peraturan Kapolri Nomor 4 tahun 2017 tentang penugasan anggota polri di luar struktur organisasi Polri, Peraturan BNN Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran kode etik pegawai badan Narkotika Nasional. Hasil penelitian ini telah terjadinya dualisme keputusan dalam penerapan penyelesaian pelanggaran disiplin bagi anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri. Hal ini disebabkan, kedua institusi masing-masing memiliki perundang-undangan, sehingga penerapannya pada kedua institusi berbeda. Di samping itu, tidak adanya perundang-undangan yang menegaskan tentang kewenangan institusi dalam penerapan penyelesaian pelanggaran disiplin bagi anggota Polri yang ditugaskan di luar struktur organisasi Polri, sehingga penerapannya menjadi bias. Teknis penyelesaian perkara pelanggaran disiplin anggota Polri yang bertugas pada BNNP pada prinsipnya sama antara Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 8 Tahun 2019. Berdasarkan prinsip kewenangan, keadilan dan Fiqh Siyasah Dusturiyah, dapat diketahui bahwa dalam menerapkan pelaksanaan penyelesaian pelanggaran disiplin bagi anggota Polri di luar struktur Polri adalah Polri. Hal ini disebabkan, Polri selaku institusi yang memberikan rekomendasi kepada anggotanya untuk bertugas pada BNNP Sumbar. Untuk itu, BNNP Sumbar tidak memiliki kewenangan untuk mengadili anggota Polri yang bertugas pada BNNP Sumbar yang melanggar disiplin Polri.

Analisis Upaya Yang Dilakukan Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Melalui Produk Tabungan Simpanan Pelajar (Simpel)

MARDHATILLAH.M.A, NIM 1930401016, Judul Skripsi : “Analisis Faktor - Faktor Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Melalui Produk Tabungan Simpanan Pelajar (Simpel)”. Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Pokok Permasalahan dalam skripsi ini adalah masih sedikit jumlah pelajar yang menggunakan produk tabungan Simpanan Pelajar ini, sehingga dapat dikatakan produk tabungan Simpanan Pelajar ini belum memiliki perkembangan yang cukup signifikan. Maka Fokus dalam penelitian ini adalah Bagaimana faktor-faktor yang dilakukan Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar dalam meningkatkan jumlah nasabah tabungan Simpanan Pelajar (Simpel). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana faktor – faktor yang dilakukan Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar dalam meningkatkan jumlah nasabah melalui produk tabungan Simpanan Pelajar (Simpel). Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif, melalui tahapan reduksi data, display data, penarikan kesimpulan. Dan teknik penjamin keabsahan data penulis menggunakan teknik triangulasi sumber. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, faktor – faktor yang dilakukan Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar dalam meningkatkan jumlah nasabahnya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi peningkatan jumlah nasabah produk tabungan Simpanan Pelajar (Simpel) adalah produk yaitu pemberian merk oleh OJK dengan nama tabungan Simpanan Pelajar (Simpel), harga yaitu dalam membuka rekening tabungan Simpanan Pelajar cukup dengan setoran awal Rp. 1000,-. Adapun nisbah bagi hasil tabungan Simpanan Pelajar adalah 10% untuk nasabah dan 90% untuk bank, dan tidak adanya biaya administrasi dari awal sampai akhir penutupan rekening, lokasi yaitu lokasinya strategis karena dekat dengan sekolah – sekolah yang akan menjadi pasar sasaran untuk produk tabungan Simpanan Pelajar, dan promosi yaitu melelui penjualan pribadi (personal selling), promosi penjualan (sales promotion), dan periklanan (Advertising). Faktor eksternal yang mempengaruhi peningkatan jumlah nasabah produk tabungan Simpanan Pelajar (Simpel) adalah kepercayaan masyarakat yaitu kepercayaan masyarakat dengan keuntungan yang diperoleh atas penggunaan produk tabungan Simpanan Pelajar (Simpel) dan pendapatan masyarakat yaitu besarnya pendapatan masyarakat setelah menggunakan produk tabungan Simpanan Pelajar (Simpel).

proses pembelajaran maharah qira'ah jahriyah ( studi kasus di pondok pesantren Nurul Huda Koto Baru Dharmasraya )

تجريد عملية تعليم مهارة القراءة الجهرية " "(دراسة حالة في معهد نور الهدى كوتو بارو درماسرايا ) محمد افّندي الاليف رقم: 1630102023 الغرض من هذا البحث لوصف عملية تعليم مهارة القراءة الجهرية في البحث الذي يتخلص فيما يأتي: 1) أهدف تعليم مهارة القراءة 2) مواد تعليم مهارة القراءة 3) طريقة تعليم مهارة القراءة. وقام الكاتب مدخل الكيفي ومنهجه دراسة الحالة ويستخدم ثلاثة ادوات يعني دليل المقابلة دليل الملاحظة دليل الوثائق. نتيجة البحث (1) أهدف تعليم مهارة القراءة يستطيع التلاميذ أن يعبروا قراءة كتب العربية صحيحة حتى يستطيعوا أن فهم الترجمة في اللغة الإندونيسيا ويتبع مسابقة لقراءة الكتب في مستوى بلدي. (2) مواد تعليم مهارة القراءة خصوصا في فصل الحادي عشر يستعمل كتاب دروس اللغة العربية والجهاز بإستخدام نظرية وحدة يعني الجهاز في الكتب يستعمل بأربع مهارة هي مهارة الكلام ومهارة القراءة ومهارة الاستماع ومهارة الكتابة ويجد كتب الأخر لتأكد مهارة القراءة الجهرية لتلاميذ بإستخدام كتب القراءة يعني الفقه يعني كتب متن التقريب والكتب فتح المعين وكتاب القواعد يعني متن الجرومية وكتاب المختصر جدا وكتاب متن البناء والأساس والكيلاني والمواد التي يستعملها المعلم موجود في كل الكتاب. (3) طريقة تعليم مهارة القراءة هي يستعملها في تعليم مهارة القراءة هي طريقة القواعد والترجمة و أما خطوات يعني المقدّمة وقراءة الدعاء وقراءة القرآن وأسماء الحسنى وقراة كشف الغياب وقراة الة نزم فيقه والنحو ونزم صرف وأبدأ التعليم بإستخدام اللغة العربية وتوفير الدافيع لتلاميذ دائما والمراجعة لدرس الماضي.

Fiqh Muamalat

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan umat manusia, tak terkecuali dalam urusan perekonomian. Sistem nilai dalam Islam ini berusaha mendialektikakan nilai-nilai ekonomi degan nilai akidah dan etika.. *** Persembahan penerbit Kencana (Prenadamedia Group)

Fiqh Dan Ushul Fiqh

Buku ini berisi tentang materi-materi ushul fiqh dan penerapannya dalam materi fiqh seperti tentang thaharah, shalat, puasa, haji dan umrah, zakat, munakahat, mawaris, muamalat, jinayah, dan siyasah. ----- Persembahan penernit Kencana (Prenadamedia Group)

Komunikasi Lintas Agama

MODERASI ISLAM NUSANTARA (STUDI KONSEP DAN METODOLOGI)

Buku ini membahas tentang moderenisasi islam yang ada din indonesia konsep-konsep dan penafsiran tentang islam nusantara. Serta membahas banyak hal yang berkaitan tantang islam nusantara.

Metodologi Penelitian Hukum Islam

Buku Metodologi Penelitian Hukum Islam yang berada di tangan pembaca ini memaparkan berbagai pola, teknik, dan metode penelitian dalam hukum Islam. Materi dalam buku ini menguraikan mulai dari materi yang bersifat teori hingga praktik dan contoh proposal penelitian.Dengan kata lain, buku ini tidak hanya menghadirkan konsep dan teori, tetapi contoh praktis yang dapat dijadikan panduan. Semoga buku ini bermanfaat bagi para mahasiswa, dosen, peneliti hukum Islam, dan seluruh masyarakat. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

Ensiklopedia Fikih Indonesia: Haji & Umrah

Dewasa ini, ibadah haji dan umrah semakin banyak dijalankan oleh umat Islam. Malah sampai harus menunggu antrean bertahun-tahun, saking banyak peminatnya. Dalam Ensiklopedia Fikih Indonesia ini, kita akan membedah apa saja yang menjadi syarat dan rukun haji, termasuk perbedaan 4 mazhab dalam detail-detailnya. Ada juga satu bagian yang khusus membahas hal di luar haji, tapi masih ada kaitannya. Misalnya masalah mikat di pesawat atau di Jeddah, bolehkah wanita pergi haji tanpa didampingi mahram, termasuk juga umrah yang dilakukan berulang-ulang dalam satu kali perjalanan. Yang menarik untuk digarisbawahi, ternyata meski pelaksanaan haji Rasulullah saw. didampingi puluhan ribu sahabat, ternyata para sahabat tetap punya pandangan hukum yang berbeda-beda. Ini salah satu sebab yang melatarbelakangi kenapa masih ada perbedaan pendapat yang tak pernah selesai di antara para ulama. Buku ini menampung banyak informasi itu sebagai bagian dari upaya memperkaya khazanah keilmuan.Semoga bermanfaat!

Ensiklopedia Fikih Indonesia 3: Taharah

Bagian Pertama: Taharah Islam dan Kebersihan – Pengertian Taharah Bagian Kedua: Najis Pengertian Najis & Pembagiannya – Hukum-Hukum Terkait Najis – Tubuh Manusia & Najis – Hewan yang Najis –Bangkai – Najis yang Diperselisihkan – Najis yang Dimaafkan – As-Su’ru – Penyucian Najis – Menyamak Kulit Bangkai – Istihalah – Istinja Bagian Ketiga: Hadas Hadas – Mengangkat Hadas – Jenis Air & Hukumnya – Pengertian, Hukum, dan Syarat Rukun Wudu – Sunah-Sunah Wudu – Makruh dalam Wudu – Yang Membatalkan Wudu – Mengusap Dua Khuff – Mandi Janabah – Tayamum Bagian Keempat: Darah Wanita Haid – Yang Haram Dilakukan Saat Haid – Nifas – Istihadah Bagian Kelima: Fitrah Islam Fitrah - Khitan - Parfum - Kumis dan Jenggot

Hak Asasi Manusia Dalam Fikih Kontemporer

Buku ini mencoba menguraikan pandangan Fikih Kontemporer terhadap Hak Asasi Manusia yang terungkap dalam teks sakral (Al- QurÕan dan Sunnah) secara komprehensif dan itu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan setiap individu umat. Sinergisitas pemahaman Fikih Islam dan Universal Declaration of Human Right akan menjembatani terwujudnya kehidupan yang egaliter, toleran, bermartabat, rukun, dan makmur dengan tetap mengakui adanya kekhasan setiap worldview yang terbangun. HAM akan memberikan kepada setiap manusia hak-hak prinsipiel dan melekat yang mengacu kepada al-hurriyyat (kebebasan) dan almusawat (persamaan). Kebebasan dalam kacamata agama selalu terikat dengan prinsip dasar teologis, kebebasan orang lain, moralitas, nilai dan adat yang hidup dalam masyarakat. Moderasi pemahaman ini mendorong adanya reaktualisasi pemahaman hak asasi yang sejalan dengan roh Ilahiah dan insaniyyah sesuai dengan tuntutan space and time (ruang dan waktu). *** Persembahan penerbit Kencana (Prenadamedia Group)

THE PHILOSOPHY OF CRIMINAL ACT OF APOSTASY MURTAD IN ISLAMIC LAW

There are seven most serious crimes discussed by Islamic Law experts (fuqaha) referenced to the Qur’an (Allah SWT) and Sunnah (Rasulullah SAW) which are known as hudud criminal acts. There is no authority of the judge or ruler to determine or change the provisions of this sanction. Those criminal acts are adultery, qazf (adultery accusation), hirabah (robbery), sariqah (theft), syurb al-khamr (liquor), al-baghy (rebellion) and apostasy (renouncing Islam). Unlawful acts other than those seven criminal acts are called ta’zir criminal acts of which punishment provisions are stipulated by a judge or ulil amri. Six of the seven serious criminal acts in Islamic criminal law can be accepted by the law scholars as criminal acts because they meet the elements and criteria of a criminal act. However, one of them, apostasy, cannot be categorized as a criminal act. How is it to explain that an apostasy is a criminal act in Islamic Law? Why can not the concept of positive criminal law and human rights accept it? This requires a deep study. This paper will try to study the legal philosophy so it can reveal that an apostasy is a criminal act, both in the view of law scholars and especially Sharia scholars. Inability to reveal a legal philosophy can lead to imbalance, which is in Zainuddin (2016: 756-757) called as the legal dichotomy that leads to disharmony of Sharia and positive laws (Zainuddin, 2017).

ZAKAT UNTUK PEMBANGUNAN MASJID

TINJAUAN FIKIH TERHADAP AKTIVITAS PERDAGANGAN DI PASAR BAWAH BUKITTINGGI

This study describes trading activities in Pasar Bawah Kota Bukittinggi.This study olso to review thetrading activities with Fikih Mu'amalah (Islamic Economic Law). The question is whether the behavior that the merchant plays in line with Islamic law or not? This question is important to answer since the majority of traders in Pasar Bawah are Muslim. On the otherhand Prophet Muhammad SAW states that the market is the worst place and mosque is the best place. This statement provides an opportunity for market participants to commit acts deviant or illegal. This study is categorized into qualitative research using field research. Data were taken from interviews and observation. This study found that trading in Pasar Bawah Bukittinggi took place intensely with traditional trading patterns. In these trading activities found many deviations that can be grouped as follow: 1. related to the commodities traded, 2. the form of transactions conducted, 3. violations of the regulations, 4. a neglect of business ethics in Islam.

Sharia And Tradition, Pig Hunting In Minangkabau

This study examined the tradition of hunting pigs among the Minangkabau people. On the one hand the Minangkabau community has a strong religious tradition, on the other hand hunting pigs is in contact with cases contrary to Islam. Then the question is why do the Minangkabau people who are known for their strong adherence to Islamic law preserve the tradition of pig hunting? This study uses field research. Data were collected through interviews with hog hunt participants and through observation at several hunting grounds. The main data sources are participants hunting pigs and hunting activity of pigs themselves. From the results of the study, it was found that the Minang community, especially the participants of pig hunting, did not feel that the tradition of hunting pigs was contrary to the religious law he believed. Hunting pigs is not to implement religion nor is it a tradition that ignores religion. The tradition of hunting pigs and religion is at a different angle. Therefore this tradition can last until now. Matters that are seen to be outwardly opposed to religion can find a solution to compromise it.

70 PROFESI PENGAMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Islam mencela segala bentuk meminta-minta untuk memenuhi kebutuhan dan sebaliknya Islam menganjurkan agar dapat bekerja dengan tangan sendiri atau melalui hasil keringat sendiri bukan mengharap balas kasihan dari orang lain. Profesi pengamen merupakan salah satu bentuk fenomena yang terjadi di tengah masyarakat dimana pengamen tersebut memiliki prilaku yang berbedabeda dalam memperoleh keuntungan yaitu dengan cara gelandangan dan dengan cara tidak gelandangan sehingga terdapat perbedaan dalam menetapkan hukum profesi pengamen dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.