Ams

Sistem Presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi (Edisi Revisi)

Sejak dimulainya reformasi tahun 1998, Indonesia memasuki fase sejarah politik baru. Salah satunya adalah upaya “pemurnian” sistem demokrasi presidensial melalui amandemen konstitusi sejak tahun 1999 hingga 2002. Sebagian besar upaya pemurnian sistem demokrasi presidensial melalui amandemen UUD 1945 dapat dikatakan berhasil. Pelembagaan tiga prinsip pokok sistem presidensial terpenuhi, yakni (1) presiden dipilih untuk masa jabatan yang bersifat tetap; (2) presiden dipilih secara langsung oleh rakyat atau melalui dewan pemilih (electoral college); dan (3) presiden merupakan kepala eksekutif yang bersifat tunggal. Tiga prinsip tersebut tidak hanya telah dilembagakan melalui perubahan pasal-pasal UUD 1945, melainkan juga telah diimplementasikan dalam praktik kehidupan politik bangsa Indonesia sejak Pemilu 2004. Namun demikian, obsesi untuk memurnikan dan memperkuat sistem demokrasi presidensial tidak sepenuhnya terpenuhi. Sistem saling mengawasi secara seimbang (checks and balances) antara lembaga eksekutif dan legislatif misalnya, tidak dilembagakan secara kuat karena presiden tidak memiliki hak veto. Selain itu, obsesi atas presidensialisme tidak didukung dengan pelembagaan sistem perwakilan dan sistem kepartaian yang compatible. Dalam konteks sistem kepartaian, praktik demokrasi presidensial cenderung terpenjara oleh sistem multipartai ekstrem yang menghasilkan struktur politik fragmentatif di parlemen. Buku ini hendak membahas dinamika dan efektivitas kinerja sistem demokrasi presidensial Indonesia dari masa ke masa atas dasar beragam faktor pengaruh yang dikemukakan tersebut. Secara teoritis sistem demokrasi presidensial dalam buku ini adalah sistem pemerintahan yang menempatkan Presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif sekaligus pusat kekuasaan negara. Atas dasar itu akan tampak mengapa pada waktu-waktu tertentu sistem presidensial bisa bekerja dan pada waktu atau periode lain tidak bisa bekerja. Juga menarik dikaji lebih jauh, aspek institusional dan noninstitusional yang perlu diperbaiki dalam rangka penyempurnaan sistem presidensial ke depan, sehingga pada akhirnya bisa mewadahi kebutuhan bangsa kita akan sebuah sistem pemerintahan yang tidak hanya demokratis, tetapi juga stabil dan efektif –dalam arti, bekerja untuk kepentingan rakyat.

KEWIRAUSAHAAN

Buku ini memberikan gambaran secara garis besar bagi yang ingin mengetahui seluk beluk dunia usaha dan cara-cara mengembang-kan bakat bisnis. Sebagai pembisnis pemula perlu mempersiapkan diri, modal dan prasayarat-prasyarat lain yang dibutuhkan agar usaha yang nanti dibangun terhindar dari kerugian, meskipun kegagalan dalam bisnis selalu dapat terjadi.

BAHASA INDONESIA UNTUK PERGURUAN TINGGI

Bahasa Indonesia sebagai Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) pada Perguruan Tinggi memiliki posisi strategis dalam melakukan transmisi pengetahuan dan transformasi sikap serta perilaku mahasiswa Indonesia melalui proses pembelajaran. Materi-materi yang disajikan dalam buku ini berusaha mengembangkan kepribadian dan sikap cinta tanah air mahasiswa, khususnya melalui kemahiran berbahasa Indonesia. Maka melalui buku ini diharapkan—selain memberikan wawasan mengenai kemahiran berbahasa Indonesia—dapat pula sebagai pemersatu sosial, budaya, dan bahasa yang beraneka ragam; penanda kepribadian berkomunikasi, baik komunikasi tulis maupun lisan; serta menambah kewibawaan dan keintelektualan. Buku ini berisi delapan bab materi utama dan satu bab pengayaan, serta dilengkapi soal-soal latihan. Melalui materi yang disajikan dari bab I hingga VIII, diharapkan mahasiswa mengetahui pentingnya berbahasa Indonesia serta memiliki bekal dalam berbahasa Indonesia, khususnya pada bidang tulis-menulis. Dalam buku ini juga diberikan materi pengayaan mengenai surat-menyurat, khususnya materi surat lamaran pekerjaan dan surat resmi. Materi ini diselipkan dalam buku ini karena ingin memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai surat yang mungkin nantinya akan berguna di dunia kerja.

PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA

Materi pembelajaran Bahasa Indonesia di SD masih jarang ditemui dilingkungan perguruan tinggi, khususnya pembelajaran dikelas tinggi yakni kelas 4 sampai kelas 6. Materi pembelajaran bahasa Indonesia masih bersifat umum. Sehingga dalam praktiknya mahasiswa menerapkan metode dan model sama dengan mata pelajaran yang lain. Dengan adanya kurikulum 2013 bahasa Indonesia menjadi penghela mata pelajaran lain dengan menerapkan pendekatan saintifik dan menggabungkan empat keterampilan berbahasa. Buku ini menjelaskan tentang karakteristik pembelajaran dikelas tinggi. Pendekatan, metode dan strategi mejnelaskan tentang berbagai metode yang sesuai dengan kelas tinggi baik itu metode membaca, misalnya SQ3R, KWL dan lainnya atau metode menulis, misalnya metode menulis kolaboratif untuk kelas 4 sampai kelas 6. Selanjutnya diberikan contoh materi di kelas tinggi, ruang lingkup materi bahasa Indonesia baik dalam KTSP maupun kurikulum 2013, wujud keterampilan berbahasa dan contoh-contoh penilaian dan rubriknya. Dengan buku ini diharapkan dapat membantu menghadapi permasalahan pembelajaran khususnya bagi SD di kelas tinggi dengan menerapkan pendekatan, metode dan strategi yang sesuai.

Kepemimpinan Pendidikan Dalam Perspektif Hadis

Potret pemimpin pada dimensi pendidikan ideal di atas tak ayal lagi ada pada diri Rasulullah SAW. Sosok kepemimpinannya dapat terlihat dalam buku sederhana ini. Meski disadari bahwa buku kecil ini tak mampu menjelaskan kesempurnaan kepemimpinan Rasulullah sebagai manusia pilihan yang sempurna. Namun paling tidak pembaca bisa melihat secercah sinar kesempurnaan baginda sebagai seorang pemimpin yang ideal. Semoga buku kecil ini memunculkan motivasi untuk memedomani Rasulullah dalam dimensi kepemimpinannya, baik pada tataran dunia pendidikan maupun dalam dimensi yang lebih luas Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

Metodologi Penelitian Kesehatan dan Pendidikan

Hukum administrasi negara

KONFIGURASI POLITIK DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Negara dijalankan berdasarkan hukum, dan hukum dibuat merupakan kesepakatan dari kristalisasi kepentingan politik di parlemen sebagai wujud kepentingan rakyat. Dalam diskursus politik dan hukum, defenisi negara hukum agak sulit dibedakan dengan demokrasi, kendatipun negara hukum tidak dapat dipersamakan dengan konsep demokrasi, tetapi keduanya memiliki hubungan simbiosis-mutualistisyang antara satu sama lain sulit dipisahkan. Pemerintahan otoriter dapat saja taat kepada hukum --menurut mereka-- tanpa harus tunduk kepada kaedah-kaedah demokrasi. ”... Negara demokrasi tanpa berdasarkan pada hukum disebutnya sebagai negara demokrasi semu atau demokrasi beku (Frozen Democracies)oleh George Sorensen” --Prof. DR. Franz Magnis Soeseno-- “...Demokrasi tanpa hukum tidak akan terbangun dengan baik bahkan mungkin menimbulkan anarkhi, sebaliknya hukum tanpa sistem politik yang demokratis hanya akan menjadi hukum yang statis dan represif..” -- Prof. DR. Mohammad Mahfud, MD., SH., SU.--

Pengantar Sosiologi Kapital

An Introduction to Language

An Introduction to Language continues to be instrumental in introducing students to the fascinating study of human language. Engaging and clearly written, it provides an overview of the key areas of linguistics from an Australian perspective. Chapters in this seventh edition have been extensively updated and revised to reflect recent discoveries and new understandings in linguistics and language. Additional exercises at the end of chapters and a companion website help readers to test their comprehension of the material and practice their skills. This classic text is suitable for students in fields as diverse as linguistics, computer science, English, communication studies, anthropology, foreign language teaching and speech pathology.

An Introduction to Modern English Word-formation

A series to meet the need for books on modern English that are both up-to-date and authoritative.For the scholar, the teacher, the student and the general reader, but especially for English-speaking students of language and linguistics in institutions where English is the language of instruction, or advanced specialist students of English in universities where English is taught as a foreign language

kaba Terkenal Diranah Minang Cindua Mato

Kode etik jurnalistik wartawan Indonesia dan penafsirannya

PELAKSANAAN UPAH BAGI BURUH TANI DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH (Studi Kasus Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok)

FITRI SYAMSURYANI. NIM, HES 15301300014, (2019). Judul Skripsi “Pelaksanaan Upah Bagi Buruh Tani Dalam Perspektif Fiqih Muamalah di Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok”. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan upah bagi buruh tani dan tinjauan fiqih muamalah terhadap pengupahan bagi buruh tani di Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok. Tujuan penelitian untuk menjelaskan pelaksanaan upah bagi buruh tani di Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok dan untuk menjelaskan tinjauan fiqih muamalah terhadap pengupahan bagi buruh tani di Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif. Sumber data primer yaitu pemilik sawah, petani, masyarakat, Bapak Wali Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok, dan Organisasi Kepemudaan. Kemudian teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa: Pelaksanaan pengupahan bagi buruh tani di Nagari Sibarambang merupakan akad ijarah yang terjadi antara Mu’jir dan Musta’jir dengan melaksanakan perbedaan pemberian upah kepada buruh tani. Pelaksanaan upah bagi buruh tani perempuan dan laki-laki, anak-anak dengan dewasa, sudah menikah dengan petani yang belum menikah. Dari macam-macam petani tersebut upah yang mereka terima berbeda-beda yang dilihat dari jenis kelamin mereka, usia, dan tanggung jawab. Tinjauan Fiqih muamalah terhadap pengupahan bagi buruh tani di Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Pelaksanaan pengupahan diperbolehkan meskipun di dalam upah terdapat ketidakjelasan dari pembayaran upah tersebut kepada masing-masing buruh tani. Apabila dilihat dari praktek pengupahan di Sibarambang sudah terpenuhi syarat dan rukun dari ijarah. Akan tetapi pelaksanaan tersebut menjadi tidak sempurna, yang disebabkan karena dasar-dasar muamalah tidak terpenuhi salah satu dasar muamalah tersebut adalah ketidakadilan dalam pembayaran upah namun dengan prinsip kekeluargaan dan kebersamaan yang ditanamkan oleh masyarakat Sibarambang sangat kuat sehingga kedua belah pihak tidak memperbesar masalah tersebut. Masing-masing pihak saling rela dan menerima dari setiap hasil usaha yang mereka peroleh karena. Selain itu pelaksanaan pengupahan bagi berbagai macam buruh tani di Sibarambang dilaksanakan sesuai dengan kebiasaan masyarakat, sehingga menjadi sumber hukum yang diperbolehkan.

Kesehatan Mental Perspektif Psikologi Dan Agama

PENERAPAN PSAK NO. 45 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA PADA MADRASAH TSANAWIYAH MUHAMMADIYAH (MTsM) SUMANI

SYAMSUL MILA PUTRI, NIM 14 231 111 (2018). Dengan Judul Skripsi “Penerapan PSAK No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Pada Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Sumani”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah/Konsentrasi Akuntansi Syariah, Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Sumani bersifat sederhana dimana penyusunan laporan keuangan Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Sumani hanya menyajikan laporan keuangan dari sisi kas masuk dan sisi kas keluar saja, dan oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan penyusunan laporan keuangan Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Sumani berdasarkan PSAK No. 45. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah field research yaitu penelitian yang terjun langsung ke lapangan dengan metode deskriptif kuantitatif. Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah siklus akuntansi, yaitu mebuat jurnal dari transaksi yang ada sampai tersusunnya laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 45. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada laporan keuangan Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Sumani yang mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 terdiri dari empat laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan, laporan aktivitas , laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang telah disusun dengan menggunakan siklus akuntansi.

“ANALISIS PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI BERDASARKAN METODE PROSES COSTING PADA CV. LIBERTY”

SYAMSU RAMADHANI. NIM 14 231 110. Judul Skripsi: “Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi Berasarkan Metode Proses Costing Pada CV. Liberty”. Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Batusangka, tahun 2019. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah dalam menentukan biaya produksi CV. Liberty tidak memasukkan seluruh biaya saat menghitung biaya produksi, sehingga biaya produksi yang muncul tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan sesungguhnya. CV. Liberty dalam menentukan biaya produksinya hanya berdasarkan kebijakan dari pemiliknya saja. Tujuan penelitian ini adalah untuk menerapkan perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan metode proses costing pada CV. Liberty. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah termasuk penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara dengan pihak perusahaaan dengan melakukan tanya jawab berkaitan dengan masalah yang akan dibahasa dan juga data sekunder, berupa dokumentasi data-data yang berkaitan dengan biaya produksi CV. Liberty. Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam skripsi ini yaitu dengan menggunakan metode Proses Costing dalam menentukan harga pokok produksi CV. Liberty. Penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa dalam perhitungan harga pokok produksi yang di dilakukan perusahaan lebih rendah dibandingkan metode proses costing, dengan selisih masing-masing produk yaitu untuk produk datuak Rp 1.501,1/kg., produk mande Rp 1.209,6/kg., dan produk vhakis Rp 948/kg. Hal itu disebabkan karena perusahaan tidak memperhitungkan seluruh komponnen biaya produksi. Sehingga biaya yang diperhitungkan perusahaan tidak mencerminkan biaya sesungguhnya, hal ini menyebabkan perusahaan berpotensi kehilangan pendapatan.

IMF dan Stabilitas Keuangan Internasional

Integrasi Keuangan dan Moneter di Asia Timur

Sejarah Sosial dan Dinamika Intelektual