ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
AFNITA AFRINOZER. NIM 14 208 001. Judul Skripsi : Analisis Yuridis Kepemimpinan Good Governance Terhadap Pejabat Petahana Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam. Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar tahun akademik 2019. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana analisis yuridis kepemimpinan good governance terhadap pejabat petahana dalam perspektif Hukum Tata Negara Islam. Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis petahana dalam mewujudkan kepemimpinan yang good governance, serta bagaimana pandangan Hukum Tata Negara Islam terhadap kepemimpinan petahana tersebut. Jenis metode penelitian yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif yang bersifat kualitatif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yakni studi pustaka terhadap buku-buku, peraturan perundang undangan. Data-data yang diperoleh akan direduksi berdasarkan keperluan, kemudian dikumpulkan lalu disimpulkan untuk disajikan. Berdasarkan analisis dan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan petahana dalam mewujudkan kepemimpinan yang berdasarkan kepada prinsip-prinsip good governance belum berjalan dengan maksimal dikarenakan harus cuti kampanye sebagaimana yang diatur dalam undang-undang Nomor 10 tahun 2016 yang mengatur tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada pasal 70 ayat (3) yang menjelaskan tentang cuti kampanye bagi kepala daerah petahana. Dengan cutinya kepala daerah yang sedang dalam masa jabatan tersebut maka untuk melanjutkan roda pemerintahan agar terus berjalan, melalui peraturan menteri dalam negeri ditunjuklah pelaksana tugas untuk menggantikan posisi jabatan kepala daerah definitif selama cuti kampanye. dengan digantikannya kepemimpinan petahana oleh pelaksana tugas tersebut dalam mengayomi dan melayani masyarakat maka terhadap kepemimpinan petahana tersebut tidak berjalan efektif dan efisien serta akuntabilitas. Tidak efektif disini adalah kepemimpinan petahana dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tujuannya sebagai pemimpin terhalang dengan ia cuti kampanye selama lebih kurang empat bulan serta akuntabilitas atas kepemimpinan petahana tersebut belum terselenggara dengan baik dikarenakan harus digantikan oleh pelaksana tugas yang mana tugas dan tanggungjawab dari pejabat definitif seharusnya dapat ia laksanakan sepenuhnya dalam mengurus berbagai kepentingan masyarakat yang telah memberinya delegasi dan kewenangan. Dalam pandangan Hukum Tata Negara Islam kepemimpinan petahana dalam menjalankan tugas, fungsi serta kewenangannya sebagai pemimpin dalam mengayomi dan melayani rakyat tidak sejalan dengan prinsip amanah yaitu bertanggungjawab atas kepemimpinannya, yang mana hal ini dilihat dari petahana mencalonkan kembali pada pemilihan umum yang sedang masa jabatan setelah dilantik untuk melaksankan tugas selama lima tahun kedepan namun kenyataannya kewenangan dari petahana harus digantikan oleh pelaksana tugas dikarenakan ia harus cuti kampanye sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
ARFAN NOVENDI. 2026. NIM 242041003, Judul Tesis “Optimalisasi Barang Milik Negara Berbasis Manajemen Aset Publik Dan Good Governance Dalam Meningkatkan Public Value Perguruan Tinggi BLU: Studi Kasus Pengelolaan BMN UIN Mahmud Yunus Batusangkar”. Program Pasca Sarjana Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Penelitian ini mengkaji optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Badan Layanan Umum (BLU) UIN Mahmud Yunus Batusangkar, untuk melihat dan mengetahui praktek pengelolaan BMN dalam rangka meningkatkan public value perguruan tinggi BLU. Pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal memanfaatkan triangulasi data dari sembilan sumber utama serta Focus Group Discussion bersama Direktorat PPK BLU Kementerian Keuangan. Penelitian menghasilkan empat kesimpulan utama. Pertama, fleksibilitas BLU baru teraktivasi pada lapisan keuangan operasional, belum menyentuh lapisan strategis; rasio aset yang dimonetisasi kurang dari 0,2% dari total nilai BMN. Kedua, hambatan bersifat multilayer dan saling mengunci: akuntansi intra-entitas, kultural-mindset, struktural-manajerial, dan eksternal-regulatif dengan temuan orisinil bahwa seluruh transaksi pemanfaatan fasilitas oleh unit internal tidak dapat dicatat sebagai pendapatan BLU yang valid. Ketiga, model Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak ketiga profesional adalah solusi paling feasible karena mengatasi hambatan SDM, akuntansi, dan risiko operasional secara simultan tanpa bergantung pada penyelesaian hambatan eksternal. Keempat, public value tidak tercipta otomatis dari perubahan status kelembagaan, melainkan harus dibangun secara deliberat, diukur, dan dikomunikasikan kepada penerima manfaat. Penelitian merekomendasikan revisi panduan nasional BLU, penerbitan template KSO standar oleh Kemenkeu, dan kewajiban Indeks Kepuasan Masyarakat semesteran bagi seluruh PTKIN BLU.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2025•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Mesi Ananda. NIM 2130403055. Judul Skripsi “Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Good Governance dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Inspektorat Kabupaten Tanah Datar). Program Studi Akuntasi Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Pokok Permasalahan dalam skripsi ini adalah Inspektorat Kabupaten Tanah Datar masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang berpotensi melemahkan pengendalian internal dan berdampak pada kinerja pemerintah daerah. Tujuan pembahasan ini untuk untuk menganalisis pengaruh pengendalian internal terhadap good governance dan dampaknya terhadap kinerja pemerintah daerah pada Inspektorat Kabupaten Tanah Datar Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian causal-exsplanatory untuk menguji hubungan sebab-akibat antar variabel. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui penyebaran kuesioner dan dianalisis menggunakan program IBM SPSS versi 27. Teknik analisis data meliputi uji kualitas data (validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas), serta uji hipotesis menggunakan analisis jalur (Path Analysis) dan Sobel Test Dari penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap good governance. Demikian pula, good governance terbukti berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Selain itu, pengendalian internal juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Lebih lanjut, ditemukan bahwa pengendalian internal secara tidak langsung berpengaruh signifikan dan positif melalui kinerja pemerintah daerah terhadap good governance. Nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0.684 mengindikasikan bahwa 68.4% variabilitas good governance dapat dijelaskan oleh pengendalian internal, dengan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Rolan Syafril, NIM 1830307015, Judul skripsi “Pengaruh Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Puplik Pada Pemerintahan Kenagarian Kumango Kecamatan Sungai Tarab Tahun 2021”. Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan good governance terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik pada pemerintahan Kenagarian Kumango Kecamatan Sungai Tarab. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif dengan teknik korelasi untuk mencari pengaruh antara variabel X dan Y. populasi dalam penelitian ini 1192 orang dengan sampel 92 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dalam penerapan prinsip good governance terhadap kualitas pelayanan puplik pada pemerintahan Kenagarian Kumango Kecamatan Sungai Tarab Tahun 2021. Hal ini terlihat dari analis menggunakan uji Rank-Spearman dengan bantuan SPSS For Windows didapatkan hasil rs= 0,649 dengan nilai signifikansi (p0,01) kecil dari (p≤0,05). Berdasarkan hasil hipotesis menunjukkan bahwa Ha diterima dan H0 ditolak.
ThesisOpen AccessPDF tersedia
2022•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir
Tesis ini membahas tentang akuntabilitas dan transparansi transaksi sistem non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan good governance dengan tujuan agar terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah di Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Mandailing Natal. Untuk menjawab permasalahan diatas dalam penulisan Tesis ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dalam mengumpulkan data tersebut menggunakan wawancara dan beberapa data sekunder pendukung lainnya. Kemudian peneliti menganalisis data dan menginterprestasikan data yang didapatkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transaksi non tunai pada tata kelola keuangan Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Mandailing Natalsudah berdasarkan good governance tetapi belum sepenuhnya optimal dan transaksi non tunai pada pengelolaan keuangan daerah dalam menciptakan akuntabilitas dan transparansi saat ini belum efektif. Hal tersebut terkait dengan masalah infrastruktur dansumber daya manusia yang ahli teknologi. Meskipun penerapan transaksi non tunai belum efektif, tetapi dengan penerapan transaksi non tunai dapat mempermudah dalam pelaksanaan pembuatan laporan pertanggungjawaban. Diterapkannya Transaksi non tunai merupakan sistem pengembangan dalam transparansi pengelolaan keuangan di Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Mandailing Natal. Jadi lebih terlihat karena mampu menguraikan secara jelas dan rinci alur dari setiap transaksi keuangan yang dihasilkan mampu memberikan informasi secara cepat, tepat, lengkap dan dapat diandalkan. Maka dari itu transparansi tersebut secara langsung mampu menujukkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Mandailing Natal.
