Abstrak
KASRIDAYATI NIM 15301500026. Judul Skripsi: IMPLEMENTASI TUGAS DAN KEWENANGAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) SETELAH PEMEKARAN PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI DI KENAGARIAN TANJUNG BONAI AUR Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar tahun akademik 2019. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi fokus penelitian adalah Implementasi Tugas Dan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Setelah Pemekaran Perspektif Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Di Kenagarian Tanjung Bonai Aur. Tujuan pembahasan ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan Implementasi Tugas Dan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Setelah Pemekaran Perspektif Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 7 Tahun 2018 dan Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menjalankan dua Pemerintahan Nagari. Jenis penelitian ini adalah penelitian field research (penelitian lapangan), dengan menggunakan metode penelitian yuridis-sosiologis. Sumber data penelitian terdiri dari sumber data primer yaitu Ketua KAN Kenagarian Tanjung Bonai Aur, Wali Nagari Tanjung Bonai Aur, Anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kenagarian Tanjung Bonai Aur dan sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari, dan bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku sebagai pelengkap bahan hukum primer. Teknik pengumpulan data melalui wawancara. Dianalisa menggunakan analisa kualitatif. Penjaminan keabsahan data menggunkan metode triangulasi data. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan Penerapan Tugas dan Kewenangan KAN berpatokan kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, dan masih berpatokan juga kepada Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Nagari. Dikarenakan Kenagarian Tanjung Bonai Aur masih menggunakan sistem pemerintahan Nagari dan bukan Nagari Adat, maka tugas dan kewenangan KAN hanya sebatas membantu kerja BPN yaitu menyusun peraturan Nagari. Namun wilayah kerja KAN tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa wilayah kerja KAN satu Nagari satu KAN, namun Kenagarian Tanjung Bonai Tidak Melakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dikarenakan faktor sosiologis kemasyarakatan bahwasanya ninik mamak dan masyarakatnya serumpun. Adapun Kendala yang dihadapi KAN dalam menjalankan dua pemerintahan Nagari adalah pertama, Ketidaksesuaian pendapat anatara pemuda Nagari induk dengan pemuda Nagari anak. Kedua Kurangnya kesadaran masyarakat bahwasanya ninik mamak dan masyarakatnya serump