Lewati ke konten utama
BookOpen AccessTerbit 2019Versi 1

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI (APB Nagari) TAHUN 2017 PADA KANTOR WALI NAGARI PADANG LAWEH MALALO

Koleksi Perpustakaan•IAIN Batusangkar•2 dilihat · 0 unduhan

Abstrak

RENALDO, NIM. 14 231 086, Judul Skripsi “Akuntabulitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja NAGARI (APB Nagari) Tahun 2017 Pada Kantor Wali Nagari Padang Laweh Malalo”. Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Permasalahan dalam Skripsi ini adalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja nagari di Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Sealatan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017. Saat Pelaksanaan Teknis Pengelola Keuangan Nagari(PTPKN) tidak membuat papan inforamsi mengenai kegiatan yang sedang berjalan dan belum tepat waktu dalan pelaporan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017. Jenis Penelitian ini adalah Field Research atau penelitian lapangan. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara dan pengumpulan dokumen-dokumen. Hasil deskripsi didapat melalui pengukuran dengan membandingkan standar/kriteria akuntabilitas dan transparansi yang penulis terapkan dengan keadaan lapangan yang sesungguhnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan APBNagari di Nagari Padang Laweh sudah melaksanakan prinsip akuntabel dalam hal pertanggungjawaban kepada Bupati, namun dari segi transparansi masih belum hal tersebut terlihat belum adanya pengumumaan kebijakan anggaran terhadap masyarakat, belum tersedianya dokumen anggaran yang mudah diakses masyarakat dan belum terakomodasinya seluruh suara/usulan masyarakat. Hal tersebut belum seirama dengan dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 yang menuntut terjalankannya prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran di nagari.

Kata kunci

Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan APBNagari/Desa

Informasi bibliografis

Versi dan riwayat publik

  1. Versi 1AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI (APB Nagari) TAHUN 2017 PADA KANTOR WALI NAGARI PADANG LAWEH MALALO2019 · oai:ais:library-item:105695

Publikasi terkait