Abstrak
Alifar NIM. 2030203096. Judul Skripsi “Kewenangan Polres Tanah Datar Dalam Penegakan Pasal 57 Ayat (1) dan (2) Jo Pasal 291 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”. Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Penelitian ini membahas mengenai pelanggaran Pasal 57 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 291 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Polres Tanah Datar. Pelanggaran tersebut berkaitan dengan kewajiban penggunaan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi pengemudi dan penumpang sepeda motor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya statistik pelanggaran serta upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Tanah Datar dalam menanggulangi pelanggaran tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui penelitian lapangan, wawancara dengan pihak yang terkait, observasi, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berhubungan dengan lalu lintas dan keselamatan berkendara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya pelanggaran penggunaan helm dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas, kebiasaan tidak menggunakan helm pada perjalanan jarak dekat, kurangnya pemahaman mengenai pentingnya penggunaan helm SNI, perilaku pengendara usia remaja, kurang optimalnya pengawasan orang tua, serta tingginya mobilitas kendaraan roda dua. Selain itu, peningkatan kegiatan patroli, pemeriksaan, dan penegakan hukum oleh kepolisian juga berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah pelanggaran yang terdata. Upaya yang dilakukan Polres Tanah Datar meliputi kegiatan preventif berupa sosialisasi dan edukasi, kegiatan preemtif melalui pembinaan masyarakat, serta tindakan represif berupa penindakan terhadap pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diperlukan peningkatan sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum serta budaya tertib berlalu lintas, khususnya mengenai kewajiban penggunaan helm SNI bagi pengemudi dan penumpang sepeda motor.