Abstrak
Siti aisyah, NIM 2230203061, judul skripsi “Analisis Dampak Kebijakan Efesiensi Anggaran Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Nagari Indudur Dan Pemenuhan Hak Masyarakat Dalam Prespektif Siyasah Dusturiyah” Prgram Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar Tahun Akademik 2026. Penelitian ini dilatar belakangi oleh instruksi Presiden no 1 tahun 2025 tentang efesiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025, instruksi ini berdampak pada anggaran belanja daerah termasuk nagari Indudur yang mengalami penurunan, sehingga berpengaruh pada penyelenggaraan pemerintah dan pemenuhan hak masyarakat nagari Indudur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan efesiensi anggaran terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pemenuhan hak masyarakat nagari Indudur dalam prespektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan kunci yang terdiri dari wali nagari, perangkat nagari, lembaga adat nagari, anggota PKK, masyarakat umum, yang kemudian divalidasi melalui teknik tringulisasi sumber dan dianalisis menggunakan teori efesiensi anggaran dan teori siyasah dusturiyah . Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak kebijakan efisiensi anggaran di Nagari Indudur diwujudkan melalui penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari), penetapan skala prioritas program, pengurangan belanja operasional, serta penundaan dan penghapusan beberapa kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kebijakan tersebut berdampak pada berkurangnya alokasi beasiswa pendidikan, terbatasnya pelaksanaan pelatihan pemberdayaan masyarakat dan PKK, tertundanya pembangunan infrastruktur seperti jalan dan irigasi, berkurangnya dukungan terhadap kegiatan adat, serta menurunnya bantuan sosial bagi sebagian masyarakat. Meskipun demikian, pemerintah nagari tetap berupaya mempertahankan program-program yang bersifat prioritas sesuai dengan kemampuan keuangan yang tersedia. Ditinjau dari perspektif Siyasah Dusturiyah, kebijakan efisiensi anggaran belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan (al-'adalah) dan kemaslahatan (al-maslahah), karena pengurangan anggaran berimplikasi pada berkurangnya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi, pembangunan, dan perlindungan sosial.