Abstrak
Ziyannatul Kamilah AZ. Nim 2230201056. Judul: “Upaya Pengadilan Agama Sijunjung Dalam Menangani Perceraian di Bawah Tangan”. Program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terjadinya praktik perceraian di bawah tangan di masyarakat yang dilakukan tanpa melalui mekanisme persidangan di Pengadilan Agama. Praktik tersebut mendorong masyarakat untuk menikah akibat tidak adanya akta cerai. Hal ini menimbulkan berbagai persoalan hukum, seperti ketidakjelasan status perkawinan, status anak, serta tidak terpenuhinya hak-hak keperdataan para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui solusi penyelesaian hukum terhadap masyarakat yang melakukan perceraian di bawah tangan serta upaya Pengadilan Agama Sijunjung dalam menangani kendala masyarakat yang menjadi faktor terjadinya perceraian di bawah tangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis sosiologis dan metode kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Sijunjung. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan panitera dan pegawai Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Sijunjung, sedangkan data sekunder diperoleh dari putusan pengadilan agama, laporan program inovasi ptsp keliling, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Untuk memastikan keabsahan data, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa: (1) Penyelesaian hukum bagi pelaku perceraian di bawah tangan yang telah melakukan perkawinan siri dapat dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu mengajukan perceraian secara resmi terhadap perkawinan yang belum diputus secara hukum, melangsungkan perkawinan ulang secara resmi bagi pasangan yang telah menikah siri, serta mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak ke Pengadilan Agama apabila telah lahir anak dari perkawinan tersebut. (2) Upaya Pengadilan Agama Sijunjung dalam menangani kendala masyarakat yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian di bawah tangan, yaitu melakukan berbagai upaya melalui peningkatan akses layanan hukum kepada masyarakat, seperti penyelenggaraan sidang keliling, pelayanan prodeo bagi masyarakat tid ak mampu, serta optimalisasi pelayanan hukum melalui PTSP untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai hukum