Abstrak
Fokus dalam skripsi ini adalah untuk menjelaskan praktik pelaksanaan pembatalan peminangan di Nagari Padang Laweh Malalo, urgensi sanksi adat pembatalan peminangan, serta relevansi antara sanksi adat tersebut dengan prinsip maslahah dalam hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis bagaimana sanksi adat diterapkan, menilai dasar kemaslahatan yang melatarbelakanginya, serta meninjau kesesuaian sanksi tersebut dengan nilai keadilan dan kemanfaatan menurut syariat Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer dari penelitian ini adalah Sembilan orang yang terdiri dari liam orang ninik mamak, satu bundo kandung dan tiga pasangan terlibat dalam kasus pembatalan peminangan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, sedangkan teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji dengan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan Pertama, pelaksanaan pembatalan peminangan di Nagari Padang Laweh Malalo dilaksanakan berdasarkan ketentuan adat yang telah disepakati sejak awal prosesi peminangan, terutama pada tahap latak tando dan makan nasi bungkusan. Apabila pembatalan dilakukan setelah kedua tahap tersebut, pihak yang membatalkan dikenakan sanksi adat berupa denda emas dengan jumlah tertentu yang ditetapkan melalui musyawarah ninik mamak. Ketentuan ini bersifat mengikat secara adat dan berfungsi untuk menjaga ketertiban serta kehormatan keluarga kedua belah pihak. Kedua, Sanksi adat memiliki peran penting dalam menjaga kehormatan keluarga, mencegah konflik, dan menegakkan tanggung jawab sosial. Namun, penerapannya masih bersifat umum dan belum mempertimbangkan alasan pembatalan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang tidak bersalah. Ketiga, ditinjau dari perspektif maslahah, sanksi adat pembatalan peminangan mengandung prinsip jalb al-manfa‘ah karena berfungsi mewujudkan ketertiban sosial, menjaga kehormatan keluarga, dan menumbuhkan tanggung jawab adat, serta mengandung prinsip daf‘ al-mafsadah karena mencegah konflik, kerugian sosial, dan perilaku tidak bertanggung jawab dalam proses peminangan. Namun demikian, agar kemaslahatan tersebut tercapai secara optimal, penerapan sanksi adat perlu dilakukan secara proporsional dan kontekstual dengan mempertimbangkan alasan pembatalan dan tingkat kesalahan para pihak.