Abstrak
ABSTRAK FERLINA APRILIANI. NIM 2230203027 Judul Skripsi “ IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI NAGARI CUBADAK” Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2026. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintahan dalam rangka mendukung pendapatan daerah dan pembangunan di tingkat nagari. Dalam praktiknya, pelaksanaan pemungutan PBB harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta berlandaskan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Namun, pada tingkat pemerintahan nagari, pelaksanaan pemungutan PBB masih menghadapi berbagai permasalahan baik dari aspek administrasi maupun partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Nagari Cubadak, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh pemerintah nagari dan upaya penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara langsung dengan aparatur pemerintahan nagari dan masyarakat sebagai wajib pajak, serta didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan PBB di Nagari Cubadak telah dilaksanakan berdasarkan pelimpahan kewenangan dari pemerintah daerah dan telah menerapkan sebagian asas AUPB, khususnya asas kepastian hukum, akuntabilitas, dan pelayanan yang baik. Namun demikian, pelaksanaan asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat belum optimal. Kendala utama yang dihadapi pemerintah nagari adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, kurangnya sosialisasi, serta ketidakjelasan kepemilikan objek pajak. Upaya penyelesaian dilakukan melalui penagihan langsung dan persyaratan bukti lunas PBB dalam pelayanan administrasi nagari.