Abstrak
Abstrak: SAYDINA FIKAR, NIM 2130203080 judul ” Pemenuhan dan Pemerataan Hak dalam Perkawinan Suku Anak Dalam Di Kabupaten Tebo”. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2025. Permasa- lahan pokok dalam penelitian ini adalah dalam pemenuhan dan pemerataan hak pernikahan Suku Anak Dalam oleh pemerintahan Kabupaten Tebo be- lum optimal. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan perkawinan Suku Anak Dalam masih mengikuti hukum adat yang tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum positif di Indonesia, sehingga perkawinan ter- sebut hanya diakui secara adat dan tidak mendapat- kan perlindungan hukum negara secara penuh. Selain itu, masyarakat Suku Anak Dalam di Kabupaten Tebo juga menghadapi kendala dalam mengakses hak-hak dasar seperti kepemilikan identitas kependudukan, yang berakibat pada sulitnya mereka memperoleh ban- tuan dan perlindungan dari pemerintah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris karena penelitian ini langsung meneliti pemenuhan dan pemerataan hak perkawinan Suku Anak Dalam di Kabupaten Tebo. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber, yaitu Bupati Kabupaten Tebo, Kepala Kantor Urusan Agama VII Koto Ilir, serta anggota Suku Anak Dalam yang ting- gal di Kilometer 18 dan 24, Dusun Kelumpang Jaya, Desa Balai Rajo. Data yang terkumpul kemudian dio- lah menggunakan metode kualitatif untuk mendapat- kan pemahaman yang mendalam tentang kondisi dan permasalahan yang ada. Hasil penelitian ini menun- jukkan bahwa pemenuhan dan pemerataan hak perkawinan Suku Anak Dalam di Kabupaten Tebo tidak terpenuhi secara merata. Pemerintah Kabupaten Tebo bersifat pasif hanya memenuhi hak-hak lain dan tidak terjadi pada hak pernikahan. Hambatan dalam pemenuhan dan pemerataan hak asasi manusia Suku Anak Dalam di Kabupaten Tebo dalam perkawinan meliputi Pemerintah Kabupaten Tebo terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa pernikahan Suku Anak Dalam yang dilakukan berdasarkan adat istiadat serta dilakukan secara tertutup, pemerintah beranggapan bahwa pemerintah tidak bisa ikut campur dalam hak pernikahan Suku Anak Dalam, dengan alasan per- nikahan dilakukan secara tertutup. Minimnya akunt- abilitas pemerintah Kabupaten Tebo dalam menjaga, mengawasi, dan memenuhi hak pernikahan Suku Anak Dalam, tidak dijalankannya kewenangan atribusi secara aktif oleh pemerintah Kabupaten Tebo dalam pengawasan hak pernikahan Suku Anak Dalam me- nyebabkan ketidakmerataan perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi masyarakat adat.