NELVA

Kajian Yuridis Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2016 Dan Nomor 5 Tahun 2017 Mengenai Badan Usaha Milik Desa Tumpuk Tangah Kecamatan Talawi Menurut Hukum Positif Dan Hukum Tata Negara Islam

ABSTRAK NELVA SAPITRI NIM 15301500040. Judul Skripsi: KAJIAN YURIDIS PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2016 DAN NOMOR 5 TAHUN 2017 MENGENAI BADAN USAHA MILIK DESA TUMPUK TANGAH KECAMATAN TALAWI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM. Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar tahun akademik 2019. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi fokus penelitian adalah Pembentukan Peraturan Desa Tumpuk Tangah Nomor 2 tahun 2016 tentang BUM Desa dan Nomor 5 tahun 2017 tentang Pendirian BUM Desa Tumpuk Tangah Sepakat. Tujuan pembahasan ini adalah untuk mengetahui Aspek Penamaan, Kepengurusan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menurut Hukum Positif dan Eksistensi Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 dan Nomor 5 tahun 2017 menurut Hukum Positif dan Hukum Tata Negara Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian field research dan library research dengan menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Sumber data penelitian terdiri dari sumber data primer yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua dan Anggota BPD dan sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran BUM Desa dan bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku sebagai pelengkap bahan hukum primer.Teknik pengumpulan data melalui wawancara. Dianalisa menggunakan analisa kualitatif. Penjaminan keabsahan data menggunkan metode triangulasi data. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan ditinjau dari aspek penamaan Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 tentang BUM Desa tidak sesuai dengan hukum positif, karena hukum positif mengatur Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa, sedangkan aspek penamaan Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2017 tentang Pendirian BUM Desa Tumpuk Tangah Sepakat juga tidak sesuai dengan hukum positif, karena dalam hukum positif apabila terjadi perubahan pada suatu peraturan maka dicantumkan frasa perubahan sehingga berbunyi Peraturan Desa Tumpuk Tangah Nomor 5 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa. Aspek kepengurusan BUM Desa dalam Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 terdiri dari Penasehat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas, dalam Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2017 terdiri dari Penasehat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas paling sedikit 3 orang dengan jumlah ganjil yaitu ketua, sekretaris, dan anggota. Sementara dalam ketentuan Peraturan Menteri Desa badan pengawas terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota. Dengan demikian badan pengawas dengan ketentuan jumlah ganjil tidak diatur dalam Peraturan Menteri Desa. Dalam aspek pembubaran BUM Desa, meskipun terdapat dijudul Permen Desa Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran BUM Desa namun tidak ada kepastian hukum didalamnya manakala tidak ada satu bab pun yang mengatur pembubaran BUM Desa. Eksistensi Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 dalam hukum positif tidak dapat diberlakukan lagi karena terdapat asas lex specialis derogate lex generalis yaitu peraturan yang bersifat khusus mengenyampingkan peraturan yang bersifat umum dan lex posterior derogatelex priori yaitu peraturan yang baru mengenyampingkan peraturan yang lama, sehingga Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2017 mengenyampingkan dan mencabut Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 dan eksistensi kedua peraturan ini dalam fikih siyasah dusturiyah diperbolehkan sepanjang kebijakan tersebut mengandung kemaslahatan umum dengan adanya peraturan ini terbukanya lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa dan menunjang perekonomian masyarakat desa.

Pengembang Media Pembelajaran Komik untuk Mengenalkan Konsep Matematika Permulaan pada Anak Usia Dini

Pokok permasalahan pada penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran matematika di TK Nusa Jaya belum optimal. Selain itu, ada kebingungan dan kesulitan bagi pendidik atau guru untuk memilih media pembelajaran yang tepat untuk mengajarkan anak-anak matematika permulaan. Selain dari itu, di TK Nusa Jaya guru sering menggunakan peraga untuk mengajarkan konsep matematika permulaan kepada anak-anak. Namun, penggunaan peraga ini belum optimal untuk meningkatkan perkembangan kognititif anak untuk mengenal bentuk lambang bilangan, dan juga konsep matematika permulaan. Tujuan penelitian ini yaitu memperkenalkan, dan juga mengukur validitas dan praktikalitas penggunaan media untuk mengenalkan matematika permulaan pada anak usia dini. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian research and development(R&D), dengan model pengembangan 4D oleh Thiagarajan. Prosedur pengembangan media komik matematika ini meliputi 1) Define, 2) design, 3) Development, 4) Disseminate. Pada penelitian ini dilakukan di TK Nusa Jaya dengan jenis intrumen pengumpulan data menggunakan lembar validasi dan lembar praktikalitas (angket respon guru). Media pembelajaran komik matematika permulaan di validasi oleh 2 orang validator dan 2 orang praktisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai validasi media komik matematika adalah presentase 86,25 % dengan kriteria sangat valid. Praktikalitas media komik matematika oleh guru memperoleh presentase nilai sebsar 92,70 % dengan kriteria sangat praktis. Berdasarkan hasil tersebut media komik matemtika ini sangat valid dan sangat praktis digunakan dalam pembelajaran anak usia dini

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN KEMAMPUAN MANAJERIAL KEPALA SEKOLAH TERHADAP KINERJA GURU

NELVAIZA, NIM. 212012020, judul tesis: “PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN KEMAMPUAN MANAJERIAL KEPALA SEKOLAH TERHADAP KINERJA GURU”. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Kemampuan kepala sekolah dalam memimpin sangat berperan untuk mengembangkan kerja guru dan menciptakan proses pembelajaran efektif sehingga tepat sasaran. Kepala Sekolah hendaknya berupaya untuk mendayagunakan sumber-sumber, baik personal maupun material secara efektif dan efisien guna menunjang tercapainya tujuan sekolah. Tujuan penelitian ini untuk 1). Mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru di SMPN se-Kecamatan Kamang Baru, 2) Mengetahui pengaruh kemampuan manajerial kepala sekolah terhadap kinerja guru di SMPN se-Kecamatan Kamang Baru, 3) Mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan dan kemampuan manajerial kepala sekolah terhadap kinerja guru di SMPN se-Kecamatan Kamang Baru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian ex post facto. Penelitian ini menggunakan angket untuk mengumpulkan data, fokus pada variabel X (gaya kepemimpinan dan kemampuan manajerial kepala sekolah) yang diukur terhadap variabel Y (kinerja guru di SMP Negeri se-Kecamatan Kamang Baru). Angket disebarkan secara digital melalui Google Form, dianggap efisien dalam penyebaran kuesioner melalui WhatsApp kepada responden penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru SMP Negeri se-Kecamatan Kamang Baru yang terdiri dari 13 sekolah yang berjumlah 180 orang. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan: 1) Ada pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru SMP Negeri di Kecamatan Kamang Baru, terbukti hasil uji parsial thitung > ttabel yaitu 14,067 > 2,000 dan uji simultan Fhitung 197,884 > Ftabel 4,00 dengan persentase sebesar 76,10%, 2) Ada pengaruh kemampuan manajerial kepala sekolah terhadap kinerja guru SMP Negeri di Kecamatan Kamang Baru, terbukti hasil uji parsial thitung > ttabel yaitu 17,090 > 2,000 dan uji 292,064 > Ftabel 4,00 dengan persentase sebesar 82,50%, 3). Ada pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah dan kemampuan manajerial terhadap kinerja guru SMP Negeri di Kecamatan Kamang Baru, simultan Fhitung 287,519 > Ftabel 3,15 dengan persentase sebesar 90,40%. Dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel yang memengaruhi kinerja guru tidak dapat beroperasi secara independen, melainkan perlu selalu bekerja secara sinergis dalam pelaksanaannya agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan. Kata Kunci : Gaya Kepemimpinan, Kemampuan Manajerial, Kinerja Guru.

Upah pada Pelaksanaan Ta'oliu di Jorong Padang Laweh Nagari Pulasan Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung Menurut Perspektif Fiqh Muamalah

Nelva Agustin, NIM 1930202040 judul skripsi “Upah pada Pelaksanaan Ta’oliu di Jorong Padang Laweh Menurut Perspektif Fiqh Muamalah” Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan upah dalam praktik ta’oliu di Jorong Padang Laweh dan bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap upah pada pelaksanaan ta’oliu di Jorong Padang Laweh. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan pelaksanaan upah dalam praktik ta’oliu di Jorong Padang Laweh dan untuk menganalisis perspektif fiqh muamalah terhadap pelaksanaan ta’oliu di Jorong Padang Laweh. Jenis Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari pihak keluarga sebagai pelaksana ta’oliu, urang siak dan kapalo jamaah. Sumber data sekunder diperoleh dari Tokoh Adat, Ulama dan masyarakat di Jorong Padang laweh. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu informasi yang telah penulis dapatkan di lapangan tersebut akan penulis uraikan sebagaimana adanya dan dianalisis menggunakan teori ijarah (upah) perspektif fiqh muamalah. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa pembacaan ta’oliu oleh kapalo jamaah dan urang siak dilakukan di kuburan selama 7 hari berturut-turut. Upah yang diberikan untuk kapalo jamaah dan urang siak secara keseluruhannya adalah sebesar RP. 400.000 yang dibagi berdasarkan kehadiran. Upah pelaksanaan ta’oliu sudah menjadi ketetapan adat di Jorong Padang Laweh. Hal ini dikarenakan sudah menjadi tradisi mempekerjakan orang lain dalam hal ibadah. Menurut perspektif fiqh muamalah pelaksanaan upah dalam praktik ta’oliu di Jorong Padang Laweh dikatakan sah karena telah memenuhi unsur rukun dan syarat upah. Urang siak yang hadir boleh mengambil upah dengan syarat upah tersebut tidak memberatkan bagi keluarga yang melaksanakan ta’oliu. Beberapa para ulama juga memperbolehkan pemberian pada pelaksanaan ta’oliu.

Pengaruh Akses, Atraksi Dan Amenitas (3A) Terhadap Tingkat Kepuasan Wisatawan Di Objek Wisata Puncak Pato Kabupaten Tanah Datar (Ditinjau Berdasarkan Prinsip Syariah)

NELVA SINTIA, NIM 1830406021, Judul Skripsi “Pengaruh Akses, Atraksi dan Amenitas (3A) Terhadap Tingkat Kepuasan Wisatawan di Objek Wisata Puncak Pato Kabupaten Tanah Datar (Ditinjau Berdasarkan Prinsip Syariah)”.Jurusam Pariwisata Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah pada Objek Wisata Puncak Pato Kabupaten Tanah Datar yang menyajikan pemandangan alam dan sejarah yang sangat penting bagi masyarakat Minangkabau. Namun, objek wisata Puncak Pato belum memiliki akses yang memadai sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, atraksi pendukung yang belum tersedia serta prinsip-prinsip syariah yang perlu diterapkan di objek wisata puncak pato, serta amenitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang belum tersedia dengan baik. Dimana akses, atraksi dan amenitas merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepuasan wisatawan yang berkunjung ke suatu objek wisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada: (1) pengaruh akses terhadap tingkat kepuasan wisatawan di Objek Wisata Puncak Pato Kabupaten Tanah Datar yang ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip syariah; (2) pengaruh atraksi terhadap tingkat kepuasan wisatawan di Objek Wisata Puncak Pato Kabupaten Tanah Datar yang ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip syariah; (3) pengaruh amenitas terhadap tingkat kepuasan wisatawan di Objek Wisata Puncak Pato Kabupaten Tanah Datar yang ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip syariah; (4) pengaruh akses, atraksi dan amenitas di Objek Wisata Puncak Pato Kabupaten Tanah Datar yang ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Setelah penelitian ini dilakukan, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan pemerintah serta masyarkat yang berkaitan dengan pengaruh akses, atraksi dan amenitas terhadap tingkat kepuasan wisatawan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengisian angket. Jumlah responden sebanyak 100 orang.Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan uji hipotesis uji t (parsial) dan uji f (simultan). Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel akses yang ditinjau berdasarkan prinsip syariah berpengaruh terhadap tingkat kepuasan, variabel atraksi yang ditinjau berdasarkan prinsip syariah tidak berpengaruh terhadap tingkat kepuasan, variabel amenitas yang ditinjau berdasarkan prinsip syariah berpengaruh terhadap tingkat kepuasan, sedangkan variable akses, atraksi dan amenitas yang ditinjau berdasarkan prinsip syariah secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kepuasan.

KAJIAN YURIDIS PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2016 DAN NOMOR 5 TAHUN 2017 MENGENAI BADAN USAHA MILIK DESA TUMPUK TANGAH KECAMATAN TALAWI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM

NELVA SAPITRI NIM 15301500040. Judul Skripsi: KAJIAN YURIDIS PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2016 DAN NOMOR 5 TAHUN 2017 MENGENAI BADAN USAHA MILIK DESA TUMPUK TANGAH KECAMATAN TALAWI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM. Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar tahun akademik 2019. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi fokus penelitian adalah Pembentukan Peraturan Desa Tumpuk Tangah Nomor 2 tahun 2016 tentang BUM Desa dan Nomor 5 tahun 2017 tentang Pendirian BUM Desa Tumpuk Tangah Sepakat. Tujuan pembahasan ini adalah untuk mengetahui Aspek Penamaan, Kepengurusan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menurut Hukum Positif dan Eksistensi Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 dan Nomor 5 tahun 2017 menurut Hukum Positif dan Hukum Tata Negara Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian field research dan library research dengan menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Sumber data penelitian terdiri dari sumber data primer yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua dan Anggota BPD dan sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran BUM Desa dan bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku sebagai pelengkap bahan hukum primer.Teknik pengumpulan data melalui wawancara. Dianalisa menggunakan analisa kualitatif. Penjaminan keabsahan data menggunkan metode triangulasi data. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan ditinjau dari aspek penamaan Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 tentang BUM Desa tidak sesuai dengan hukum positif, karena hukum positif mengatur Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa, sedangkan aspek penamaan Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2017 tentang Pendirian BUM Desa Tumpuk Tangah Sepakat juga tidak sesuai dengan hukum positif, karena dalam hukum positif apabila terjadi perubahan pada suatu peraturan maka dicantumkan frasa perubahan sehingga berbunyi Peraturan Desa Tumpuk Tangah Nomor 5 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa. Aspek kepengurusan BUM Desa dalam Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 terdiri dari Penasehat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas, dalam Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2017 terdiri dari Penasehat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas paling sedikit 3 orang dengan jumlah ganjil yaitu ketua, sekretaris, dan anggota. Sementara dalam ketentuan Peraturan Menteri Desa badan pengawas terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota. Dengan demikian badan pengawas dengan ketentuan jumlah ganjil tidak diatur dalam Peraturan Menteri Desa. Dalam aspek pembubaran BUM Desa, meskipun terdapat dijudul Permen Desa Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran BUM Desa namun tidak ada kepastian hukum didalamnya manakala tidak ada satu bab pun yang mengatur pembubaran BUM Desa. Eksistensi Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 dalam hukum positif tidak dapat diberlakukan lagi karena terdapat asas lex specialis derogate lex generalis yaitu peraturan yang bersifat khusus mengenyampingkan peraturan yang bersifat umum dan lex posterior derogatelex priori yaitu peraturan yang baru mengenyampingkan peraturan yang lama, sehingga Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2017 mengenyampingkan dan mencabut Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 dan eksistensi kedua peraturan ini dalam fikih siyasah dusturiyah diperbolehkan sepanjang kebijakan tersebut mengandung kemaslahatan umum dengan adanya peraturan ini terbukanya lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa dan menunjang perekonomian masyarakat desa.

Le coperture in lastre di fibrocemento. Materiali, prodotti, criteri di progetto, posa in opera, sicurezza, manutenzione, bonifica e normativa di riferimento

Non disturbate il piccolo Michael. La vita di Michael Jackson da un punto di vista psicologico

L'opera dell'ingegnere Silvio Bizzarri in Piemonte tra gli anni Cinquanta e Settanta del XX secolo

Non disturbate il piccolo Michael

L’arte di Michael Jackson è stata alimentata o è stata ostacolata dalla traumaticità presente nel suo ambiente di crescita e nella sua vita adulta? A quali condizioni i nostri traumi possono farsi motore di trasformazione e in quali circostanze possono invece diventare un impedimento alla nostra evoluzione personale e professionale? A queste domande prova a dare risposta questo libro, in cui si ripercorre la vita del Re del Pop alla luce delle teorie psicoanalitiche attuali.

Le opere di Pietro Fenoglio nel clima dell'art nouveau internazionale

Filosofia y Formacion Etica y Ciudadana 2 - Polimodal

NULL

Art nouveau a Cuneo

La chanson folklorique bulgare et sa structure

Estudio general del capital contable-aspecto legal, fiscal y contable

CODE DE DEONTOLOGIE PHARMACEUTIQUE BRITANNIQUE

La probabilidad en el derecho

Le coperture discontinue

La coperture in lastre di fibrocemento

HEMATOMES ET SAIGNEMENTS CUTANEO-MUQUEUX SOUS ANTIDEPRESSEURS INHIBITEURS SELECTIFS DE LA RECAPTURE DE LA SEROTONINE (ISRS)