Hasil pencarian

RESTORATIVE JUSTICE: STUDI REGULASI DAN KEWENANGAN POLRES TANAH DATAR

Belvin Ikola, Nim 2030203100, judul skripsi “RESTORATIVE JUSTICE: STUDI REGULASI DAN KEWENANGAN POLRLES TANAH DATAR”. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Hadirnya Perpol No. 8 Tahun 2021 Tentang Keadilan Restoratif sebagai dasar kewenangan sekaligus ruang bagi anggota Kepolisian di unit satuan reserse kriminal (satreskrim) untuk menyelesaikan perkara pidana dengan metode restorative justice sebagai bentuk implementasi perlindungan hak asasi manusia dan asas equality before the law. Namun, pada praktiknya upaya restorative justice ini tidak selalu berhasil, termasuk di Polres Tanah Datar. Sehingga perlu dikaji lebih lanjut bentuk diskresi restorative justice di Polres Tanah Datar dalam menyelesaikan perkara pidana serta bagaimana kebijakan unit reskrim Polres Tanah Datar dalam mengoptimalkan restorative justice. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk diskresi restorative justice di Polres Tanah Datar serta kebijakan unit reskrim Polres Tanah Datar dalam mengoptimalkan restorative juctice. Untuk menjawab objek kajian dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian lapangan yang juga disebut sebagai field research dengan sumber data primer, Kepala Unit dan Bintara Satreskrim Polres Tanah Datar serta data sekunder berasal dari Al-Qur’an, Peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah. Adapun Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara serta dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama diskresi restorative justice di Polres Tanah Datar berupa tindakan yang bertujuan demi terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan di bidang keamanan, ketertiban negara dan penegakan hukum, berdasarkan petimbangan keadilan dan kebermanfaatan yang secara prinsip sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dalam mengambil keputusan atau bertindak menurut fiqh siyasah tanfidziyah. Diskresi ini diterapkan sebagai penyelesaian perkara pidana diluar jalur pengadilan khususnya pada kasus tindak pidana ringan yang hanya diatur secara garis besar dalam undang-undang serta peraturan lainya sebagai pedoman restoratif justice. Mekasime utama yang digunakan dalam proses ini adalah pendekatan rekonsiliasi antara pelaku dan korban serta pelibatan tokoh masyarakat dan pihak eksternal seperti BAPAS, PEKSOS, P2TP2A khusus perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Kedua, kebijakan unit reskrim Polres Tanah Datar dalam mengoptimalkan restorative justice didasarkan kepada aturan-aturan yang relevan sebagai bentuk perwujudan aspek kepastian hukum. Kebijakan ini meliputi pelatihan kepada personel kepolisian dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menerapkan restorative justice, kerja sama dengan tokoh masyarakat, pemerintahan nagari, tokoh adat dan pihak eksternal seperti BAPAS, PEKSOS, P2TP2A dalam perkara khusus anak serta melakukan pengawasan dan analisa bulanan guna mengevaluasi pelaksanaan restorative justice. Namun demikian, terdapat berbagai kendala yang menghambat, sehingga restorative justice belum berhasil secara keseluruhan.

Jenayah, hudud, dan pembunuhan menurut perundangan Islam

Crimes, punishment, and murder under Islamic law from a Malaysian perspectives.

Peranan masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana di Sulawesi Selatan

On the concept of justice by own direction and its implementation in criminal cases in Sulawesi Selatan Province related to law enforcement in Indonesia.

Czech Yearbook of International Law - Public Policy and Ordre Public - 2012

We are proud to present to our readers Czech Yearbook of International Law 2012, Volume 3. The overarching topic of this volume, Public Policy and Ordre Public turns its focus to the doctrine which is inherently connected with private international law, which is true only at first glance. The problem of Public Policy and Ordre Public is intertwined more deeply in the national legal orders than virtually any legal branch. However, the platform of private international law through which these doctrines emerge and find its strongest application is in the cross-border traffic of the court and extra-court decisions. In these relationships, the most important differences in understanding the extent and nature of these terms take shape. The third volume of the Czech Yearbook of International Law focuses on the uncovering of national differences and the comparison of such doctrines in a global perspective. CYIL 2012 takes into account the completely different connotations given to both doctrines in the United States and the Common Law countries in continental Europe. Institutions participating in the CYIL Project: Academic institutions within Czech Republic: - Masaryk University (Brno), Faculty of Law, Department of International and European Law. - University of West Bohemia in Pilsen, Faculty of Law, Department of Constitutional Law & Department of International Law. - VŠB-TU Ostrava, Faculty of Economics, Department of Law. - Department of European Law, Department of Commercial Law & Centre for Comparative Law of the Faculty of Law, Charles University. - University College of International and Public Relations Prague. - Institute of State and Law of the Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i. Non-academic institutions in the Czech Republic - Office of the Government of the Czech Republic, Department of Legislation, Prague. - Arbitration Court attached to the Economic Chamber of the Czech Republic and Agricultural Chamber of the Czech Republic, Prague. - ICC National Committee Czech Republic, Commission on Arbitration, Prague. Institutions outside Czech Republic participating in the CYIL Project: Austria University of Vienna, Department of European, International and Comparative Law, Section for International Law and International Relations. Poland Jagiellonian University in Krakow, Faculty of Law and Administration, Department of Private International Law. Slovak Republic Slovak Academy of Sciences, Institute of State and Law, Bratislava. University of Matej Bel in Banská Bystrica, Faculty of Political Sciences and International Relations, Department of International Affairs and Diplomacy. Trnava University in Trnava, Faculty of Law, Department of Labour Law and Social Security Law.

The Process of Criminal Justice

The Process of Criminal Justice: Investigation and pre-trial proceedings

Filsafat hukum dalam Islam

Disparitas putusan hakim

Identification and implication of judicial sentencing disparity concerning various cases in Indonesia.

Kontribusi konsep keadilan hukum pidana Islam terhadap pengembangan konsep keadilan hukum pidana positif

Contribution of Islamic criminal law in development of legal justice in Indonesian criminal law.

Peradilan Dan Hukum Acara Islam

Kasus kejahatan seks

Understanding Law

Understanding law.

Himpunan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung, Republik Indonesia dengan jajaran pengadilan pada 4 (empat) lingkungan peradilan di seluruh Indonesia tahun 2007 dan 2008

On administration of justice in Indonesia; results of the 2007 and 2008 meeting of the Indonesian Supreme Court.