Lewati ke konten utama
Beranda / Hasil pencarian

Hasil pencarian

Jelajahi seluruh publikasi yang tersedia.

3 hasil
Subjek: Hadhanah
DaftarKartu
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Pelaksanaan Kewajiban Hadhanah pada Ayah Pasca Perceraian di Nagari Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota (Tinjauan dari Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak)

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK ZELLYN IDRIA NILSA, NIM, AS 14 201 050 judul Skripsi “Pelaksanaan Kewajiban Hadhanah Pasca Perceraian di Nagari Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota (Tinjauan dari Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak). Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Pokok permasalahan dalam Skripsi ini adalah faktor-faktor penyebab pelaksanaan hadhanah pada ayah pasca perceraian di Nagari Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota dan pelaksanaan hadhanah pasca perceraian di Nagari Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota tinjauan dari Undang-Undang perkawinan dan Undang-Undang perlindungan anak. Tujuan pembahasan adalah untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor penyebab serta pelaksanaan hadhanah pada ayah pasca perceraian di Nagari Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota tinjauan dari Undang-Undang perkawinan dan Undang-Undang perlindungan anak. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis empiris (sosiologis) bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana penelitian menggambarkan dan menguraikan kejadian atau fenomena yang terjadi di lapangan sesuai dengan kenyataan yang ada. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah ayah yang melaksanakan kewajiban hadhanah pasca perceraian di Nagari Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah mantan isteri atau ibu kandung dari anak yang wajib di penuhi hak hadhanah oleh ayahnya pasca perceraian, salah satu anggota keluarga yang memegang hak hadhanah tersebut, anak yang wajib di penuhi hak hadhanah oleh ayahnya pasca perceraian berumur di atas 12 tahun, masyarakat sekitar (tetangga) tempat kediaman anak itu. Dari penelitian yang penulis temukan bahwa pelaksanaan kewajiban hadhanah pasca perceraian di Nagari Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Pada umumnya, anak-anak masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan 21 (dua puluh satu) tahun serta belum pernah melangsung perkawinan yang mengartikan bahwa mereka belum mampu berdiri sendiri dan para ayah masih mempunyai tanggung jawab terhadap pemenuhan kewajiban hadhanah terhadap mereka. Faktor penyebab para ayah tidak dapat memenuhi kebutuhan hadhanah anak pasca perceraian di Nagari Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu 3 (tiga) orang ayah dengan penyebab penghasilan yang tidak tetap dan rendah sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan anak-anak mereka sebagaimana mestinya. 7 (tujuh) ayah lainnya dengan penyebab telah memiliki keluarga lain, berjudi dan malas. Pelaksanaan kewajiban hadhanah pasca perceraian di Nagari Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Perlindungan Anak, 3 (tiga) orang ayah, tidak dikategorikan melanggar Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak karena mereka telah berusaha untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Namun, karena adanya faktor-faktor lain maka para ayah tidak dapat memenuhi kebutuhan anak-anak mereka sebagaimana mestinya yang mengartikan bahwa Ibu juga ikut memikul biaya tersebut sebagaimana yang telah di tegaskan dalam pasal-pasal tersebut. 7 (tujuh) ayah lainnya, telah melanggar pasal-pasal di atas karena sama sekali tidak melaksanakan kewajiban hadhanah sebagaimana yang telah di atur dalam pasal-pasal di atas. Perbuatan melalaikan tersebut dikategorikan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai penelantaran sehingga Pasal 77B menetapkan pidana yaitu pidana paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Hal ini berlaku jika ada pengaduan dari pihak yang memegang hak hadhanah tersebut.

4 dilihat · 2 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

Perlindungan Hak Anak dari Kekerasan Verbal dan Psikis Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman)

2026•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

SHERLINA NOVITRADIAFATUL. NIM 2130201071. Judul Skripsi: “Perlindungan Hak Anak dari Kekerasan Verbal dan Psikis dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman)”. Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al- Syakhshiyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2026. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah masih terjadinya kekerasan verbal dan psikis terhadap anak di dalam rumah tangga di Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisis faktor penyebab terjadinya kekerasan verbal dan psikis yang dialami anak dalam rumah tangga, untuk mengetahui dan menganalisis pihak yang berperan dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan verbal dan psikis dalam rumah tangga, untuk menemukan dan menganalisis bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak yang mengalami kekerasan verbal dan psikis dalam rumah tangga Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), dengan metode kualitatif dan pendekatan yuridis empiris. Sumber data primer pada penelitian ini adalah 5 (lima) orang anak, 8 (delapan) orang tua, 4 (empat) orang dari keluarga besar, dan tokoh masyarakat yaitu Perangkat Nagari Lubuk Pandan. Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku atau dokumen yang berkaitan dengan hadhanah, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta jurnal-jurnal mengenai perlindungan hak anak dari kekerasan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Data dianalisis dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Teknik penjaminan keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan verbal dan psikis yang dialami anak dalam rumah tangga meliputi pola asuh orang tua yang otoriter dan keras, perilaku anak yang sulit diatur, kondisi ekonomi keluarga yang tidak stabil, serta usia orang tua yang relatif muda menjadi pemicu munculnya emosi yang tidak terkendali. Pihak yang berperan dalam memberikan perlindungan adalah keluarga inti, keluarga besar yang terdiri dari nenek, paman, dan bibi. Bentuk perlindungan yang diberikan menghentikan secara langsung tindakan kekerasan verbal dan psikis, memberikan rasa aman dan dukungan kepada anak, memberikan nasihat dan teguran kepada orang tua pelaku kekerasan verbal dan psikis, perlindungan bersifat pencegahan dan pendampingan oleh pemerintahan nagari.

4 dilihat · 4 unduhanSitasiDetail
ArticleOpen AccessMetadata saja

Hak Hadhanah Dalam Putusan Pengadilan Agama

2018•Artikel Penelitian dan Pengabdian

The purpose of the research is to reveal the rights of custody of children that have not been mumajiz if there is a divorce seen from the requirements set by the ulama in Islamic law or the benefit of the child. Today's condition often happens to mothers or apostates who cause divorce, or the condition of mothers who have divorced their husbands as career women. Does it have implications for hadhanah rights for mothers or fathers? The normative qualitative approach was applied in this study. The results of the discussion of the four cases decided by the Religious Court which became the object of research gave foster rights (hadhanah) to fathers because fathers have competence in child care, such as having good moral, having competence in the science of education and social competence that is responsible and prioritizes the benefit of children from to determine the rights of mothers as child care. In this condition the father fulfills the requirements of the hadhin compared to the mother.

0 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail