Hasil pencarian

Pemerintahan daerah di Indonesia

On central-local government relations and laws & regulations regarding with local administration in Indonesia, 1903-2001.

Analisis Penerapan Prinsip Good Government Governance Dalam Pengelolaan Zakat Di Baznas Kabupaten Solok

ABSTRAK ANISA ZAHRATUL ZANNAH NIM 2230403019 Judul Skripsi: "Analisis Penerapan Prinsip Good Government Governance dalam Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Solok." Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2026. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip Good Government Governance dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Solok. Pengelolaan zakat yang baik memerlukan tata kelola yang sesuai dengan prinsip-prinsip Good Government Governance agar pengelolaan dana zakat dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif, serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip Good Government Governance dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Solok. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pimpinan dan amil pelaksana BAZNAS Kabupaten Solok serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen, laporan, dan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Solok telah menerapkan prinsip-prinsip Good Government Governance dalam pengelolaan zakat, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, supremasi hukum, efektivitas dan efisiensi, orientasi pelayanan, orientasi konsensus, responsivitas, dan visi strategis. Penerapan prinsip tersebut terlihat dari keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui berbagai media, penyusunan laporan keuangan sesuai PSAK 109 yang diaudit secara berkala, kerja sama dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan berbagai pihak, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan, pelaksanaan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan mustahik, pengambilan keputusan melalui musyawarah, kemampuan menyesuaikan program dengan kebutuhan masyarakat, serta penyusunan rencana kerja sebagai upaya mencapai tujuan organisasi. Meskipun demikian, beberapa aspek masih perlu terus ditingkatkan agar penerapan tata kelola pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Solok dapat berjalan lebih optimal. Kata Kunci: Good Government Governance, Pengelolaan Zakat, BAZNAS Kabupaten Solok.

KETERLIBATAN CIVIL SOCIETY ASSEMBLY FOR PEACE (CAP) DALAM PENGUATAN CIVIL SOCIETY DI SELATAN THAILAND

Hafeez Abu 1830307006 (2022) judul skripsi : “Keterlibatan Civil Society Assembly For Peace Dalam Penguatan Civil Society Di Selatan Thailand”. Jurusan Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlibatan Civil Society Assembly for Peace sebagai salah satu NGO yang terdapat di selatan Thailand dalam rangka Penguatan Civil society . Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan beberapa informen yang dekat dengan objek penetilian sementara data skunder diperoleh melalui dokumen-dokumen, buku, artikel yang sesuai dengan masalah yang teliti. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Civil Society Assembly for Peace (CAP) memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam penguatan Civil Society di selatan Thailand, terdapatnya respon positif masarakat terhadap kehadiran Civil Society Asseembly for Peace, namun dari sisi lain pemerintah Thailand masih menganggap Civil Society Asseembly For Peace sebagai ancaman hal ini terlihat dari tekanan-tekanan politik yang diberikan oleh pemerintah Thailand terhadap Civil Society Assembly For Peace dalam mengembangkan program-programnya di selatan Thailand. Kata kunci: Non-government Organization, Civil Society Assembly For Peace, Selatan Thailand

DDC Users

Letter about change in DoD policy for the National Technical Information Service (NTIS) under which each DDC user was provided a free subscription to Government Reports Announcements GRA) and Government Reports Index (GRI).

Kajian percontohan otonomi daerah tingkat II tahun ke II bidang transmigrasi

Study to grant more autonomy to kabupaten-level local governments with respect to internal migration settlement affairs of the Dept. of Transmigration, Indonesia.

Reformasi BUMN dalam perspektif krisis ekonomi makro

Economic crisis, economic policy and reform of state-owned enterprises in Indonesia; collection of articles.

APDN Malang menjongsong pengangkatannja mendjadi Institut Ilmu Pemerintahan (IIP)

Reformasi tata pemerintahan dan otonomi daerah

Dinamika kekuatan masyarakat lokal era otonomi daerah

Inventarisasi kegiatan statistik dan tenaga kerja departemen & instansi2, Maret 1972

Partisipasi perempuan dalam kebijakan publik di Kota Tangerang

Academic draft of a bill of local government of Tangerang on women participation in public policy.

Dimensi interaksi aktor dalam proses perumusan kebijakan publik

Formulating public policy in Indonesia.

Dinamika kebijakan publik

Total Quality Management: . Participant's handbook

Total Quality Management: . Leader's guide

Tinjauan kritis respon parlemen terhadap masalah otonomi daerah

Desentralisasi & pemerintahan daerah

Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Perkembangan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah sejak tahun 1945 sampai tahun 2007 : analisa historis yuridis distribusi kekuasaan dan keuangan antara pusat dengan daerah

History and development of regulations concerning local government from 1945 to 2007 in Indonesia.

Pemerintahan daerah

Legal aspects of local government and decentralization in government of Indonesia