Tugas dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Serta Perbandinganya dengan Fiqih Siyasah Dusturiyah
ABSTRAK ARMA YELKI PUTRA. NIM 15301500009. Judul Skripsi: Tugas Dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Serta Perbandingannya Dengan Fiqih Siyasah Dusturiyah. Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar tahun akademik 2019. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian telah menentukan bahwa tugas Kepolisian Republik Indonesia antara lain memelihara keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat. Namun Undang-Undang tidak memberikan batasan pengertian Akibatnya dalam pelaksanaan tersebut terdapat lembaga lain yang juga bertugas menegakkan ketertiban umum. Sementara dalam hukum Islam tugas kepolisian yang dilaksanakan oleh Wilayah al-Hisbah dan Wilayah al-Mazalim mengatur semua ketertiban umum. Untuk itu skripsi ini bertujuan memperbandingkan antara tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2002 dengan tugas “Kepolisian” dalam perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara tugas lembaga Kepolisian Republik Indonesia dengan tugas “Kepolisian” dalam perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah berupa jenis penelitian (yuridis normatife), pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan peraturan perundang-undangan, jurnal. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana penelitian menguraikan bagaimana persamaan dan perbepdaan antara tugas lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2002 dengan “Kepolisian” dalam Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah. Tugas pokok dari Kepolisian menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2002 pasal 13 adalah: memelihara keamanan dan ketertiban didalam kehidupan bermasyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Sedangkan Kepolisian menurut perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah Kepolisian disebut dengan istilah Wilayah al-Hisbah yang memiliki tugas diantaranya: menegakkan amar makruf nahi mungkar yang bertujuan untuk memelihara keamanan, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. sementara itu di luar Wilayah al-Hisbah sebagai lembaga yang bertugas untuk memelihara keamanan juga di kuatkan oleh lembaga Wilayah al-Mazalim sebagai lembaga pengadilan yang bertugas untuk memutus hukum yang terjadi. Dari penjelasan itu Penulis menyimpulkan Persamaan antara tugas Kepolisian Republik Indonesia dengan Wilayah al-Hisbah yang diantaranya adalah: bertugas memelihara keamanan dan ketertiban didalam kehidupan bermasyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sedangkan perbedaanya adalah: Kepolisian Republik Indonesia lebih kepada penegakkan hukum pidana yang berpedoman kepada Undang-undang.