Lewati ke konten utama
Beranda / Hasil pencarian

Hasil pencarian

Jelajahi seluruh publikasi yang tersedia.

3 hasil
Penulis: Muhammad Khalilurrahman
DaftarKartu
ThesisOpen AccessPDF tersedia

URGENSI PENCATATAN PERKAWINAN KAITANNYA DENGAN PROBLEMATIKA NIKAH TIDAK TERCATAT DI KECAMATAN SUNGAI TARAB PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

2023•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

Pokok pembahasan dalam tesis ini terfokus pada alasan dan problematika melakukan nikah tidak tercatat di Kecamatan Sungai Tarab, dampak bagi pelaku nikah tidak tercatat di Kecamatan Sungai Tarab dan pandangan Hukum Islam terkait urgensi pencatatan perkawinan yang dikaitkan dengan problematika nikah tidak tercatat di Kecamatan Sungai Tarab Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (Field Ressearch) dan dengan pendekatan normatif-empiris. Sumber data Primer terdiri dari, kepala KUA, 3 orang Penyuluh Agama, 15 orang pelaku nikah tidak tercatat. Sumber data sekunder yaitu 2 orang yang Menikahkan Pelaku nikah tidak tercatat, 5 Orang para Tokoh Adat, 4 orang Saksi pelaku nikah tidak tercatat, 4 orang perangkat nagari di sungai tarab.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Teknik analisis dan interprestasi data adalah dengan reduksi data, penyajian data dan simpulan. Teknik penjamin keabsahan data adalah dengan triangulasi sumber. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa alasan nikah tidak tercatat yang ditemukan di Kecamatan Sungai Tarab yaitu kerana cerai siri, tidak direstui oleh orang tua, ribetnya syarat poligami, belum cukup umur, suami meninggal dunia dan berencana tidak punya anak lagi, hamil diluar Nikah, orangtua nikah tidak tercatat, karena lebih yakin kepada angku qodhi di Nagari dan nikah tidak tercatat karena kurangnya pemahaman tentang pencatatan perkawinan. Dampak negatif nikah tidak tercatat di Kecamatan Sungai Tarab yaitu nikah yang dilakukan tidak sah secara hukum, poligami terselubung, poliandri, Ayah biologis tidak bisa menikahkan anaknya, istri tidak bisa menuntut harta bersama. Adapun dampak buruk yang tidak lagi dirasakan oleh pelaku nikah tidak tercatat yaitu bisa mendapatkan akta dan kartu keluarga, lalu suami, istri dan anak bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Berdasarkan praktek nikah tidak tercatat di Kecamatan Sungai Tarab dengan segala problematikanya dan kemudian sesuai dengan teori perubahan dalam Hukum Islam, lalu illat yang sama dalam qiyas tentang pencatatan dalam setiap akad bermuamalah, serta sejalan dengan prinsip Sadd az-Zariah dan Maqashid Syariah, maka sudah seharusnya pada saat sekarang pencatatatan perkawinan beralih menjadi bagian dari syarat perkawinan di Indonesia

7 dilihat · 6 unduhanSitasiDetail
ArticleOpen AccessPDF tersedia

Sharia-Based Customs in Unregistered Marriage Rules

2022•Artikel Penelitian dan Pengabdian

This study focuses on the factors causing the birth of customary rules, then forms of customary sanctions, and the implementation of customary rules, as well as analyzes the dynamics of implementing customary rules against unregistered marriages in the view of Islamic law. The type of research conducted was field research. Primary data sources were Ninik Mamak, Wali Jorong, Religious Counselors, perpetrators of unregistered marriages, and their relatives. Secondary data sources were books and journals about marriage, customs, Islamic law and Positive law. The data were collected through semi-structured interviews and documentation techniques. Data analysis and interpretation techniques were data reduction, data presentation and conclusions. The technique of guaranteeing the validity of the data was by triangulation of sources. The results of the study indicate that the cause of the birth of customary rules was because they were not in accordance with Islamic teachings, positive law, and wereconsidered a disgrace to the people. Forms of sanctions for the perpetrators of this unregistered marriage were expelled from the Nagari, if they were not pleased then paid a fine for slaughtering a goat, and if they did not want to do it, then they were set aside as long as the custom. Those who paid the fine had to do so in public and apologized to Ninik Mamak. Of the 11 pairs who performed unregistered marriages, 7 pairs were expelled from Nagari, 2 pairs paid a fine for slaughtering a goat, and 2 pairs were set aside from the custom. This rule is in line with sadd al-zari'ah principles in Islamic law

4 dilihat · 6 unduhanSitasiDetail
ThesisOpen AccessPDF tersedia

RELASI ADAT DENGAN NIKAH SIRI (Studi Kasus di Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar)

2021•Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir

ABSTRAK MUHAMMAD KHALILURRAHMAN, NIM 1730201019, judul skripsi “RELASI ADAT DENGAN NIKAH SIRI (STUDI KASUS DI NAGARI RAMBATAN KECAMATAN RAMBATAN KABUPATEN TANAH DATAR” Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyyah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Nikah siri merupakan hal yang tidak tersentuh oleh adat, akan tetapi di Nagari Rambatan nikah siri merupakan pernikahan yang dilarang dan diatur dalam aturan adat, ini menjadi ranah yang menarik untuk dibahas. Penelitian ini terfokus kepada faktor penyebab lahirnya aturan adat, lalu bentuk-bentuk sanksi adat, dan pelaksanaan aturan adat, serta menganalisis dinamika pelaksanaan aturan adat terhadap nikah siri dalam pandangan hukum Islam. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (Field research) yang diolah secara kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Ninik Mamak, Wali Jorong, Penyuluh Agama, pelaku nikah siri dan kerabatnya di Nagari Rambatan. Sumber data sekunder adalah buku-buku beserta jurnal-jurnal yang terkait dengan pernikahan, adat, hukum Islam dan hukum Positif yang berkaitan dengan nikah siri. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Teknik analisis dan interprestasi data adalah dengan reduksi data, penyajian data dan simpulan. Teknik penjamin keabsahan data adalah dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penyebab lahirnya aturan adat terhadap nikah siri adalah karena tidak sesuai dengan ajaran Islam dan hukum Positif di Indonesia, sehingga hal ini dipandang aib bagi kaum. Bentuk-bentuk sanksi bagi pelaku nikah siri ini adalah diusir dari Nagari, jika tidak berkenan maka harus membayar denda berupa menyembelih satu ekor kambing, dan jika tidak mau menjalankannya, maka disisihkan sepanjang adat. 3 jenis sanksi dalam pelaksanaannya diberlakukan sesuai dengan kasus yang terjadi. Bagi yang membayar denda menyembelih satu ekor kambing harus dilakukan di depan umum dan pihak yang melakukan nikah siri harus meminta maaf ketika membayar denda. Dinamika pelaksanaan aturan adat yang terjadi di Nagari Rambatan terkait nikah siri, bahwa dari 11 pasang yang melakukan nikah siri, 7 pasang menerima sanksi dalam bentuk diusir dari Nagari, 2 pasang membayar denda berupa menyembelih seekor kambing, dan terdapat 2 pasang yang menolak adanya aturan adat ini, sehingga adat tetap memberikan sikap dengan sanksi disisihkan sepanjang adat. Selanjutnya menurut analisis penulis bahwa adat sangat berpengaruh untuk meminimalisir nikah siri di Nagari Rambatan. Aturan ini sejalan dengan prinsip Sadd al-Zari’ah dalam hukum Islam.

11 dilihat · 0 unduhanSitasiDetail