Abstrak
ABSTRAK SYARIF HIDAYATTULLAH, NIM1630202066,Judul Skripsi “Realisasi Pelaksanaan Pengaturan Tentang Tenaga Profesional Jasa Kontruksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Solok)”.Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar Tahun 2020. Profesionalitas tenaga kerja jasa kontruksi pada era modren saat ini ditandai dengan sertifikat kompetensi kerja. Sertifikat kompetensi kerja akan menjadi tolak ukur terhadap kualitas tenaga kerja tersebut. Sertifikat kompetensi kerja juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa kontruksipasal 70 yang mengharuskan bagi tenaga kerja untuk wajib memiliki sertifikat, sehingga dalam realisasinya di lapangan terjadi permasalahan. Adapun pokok permasalahan yang akan dipaparkan dalam penelitian ini adalah bagaiman praktek tenaga profesional jasa kontruksi yang tidak bersertifikat menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa kontruksi di Kota Solok, pandangan perundang-undanganIndonesia dan hukum islam, dan peran Pemerintah Daerah Kota Solok terhadap tenaga profesional jasa kontruksi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian field research (penelitian lapangan) menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Teknik pengumpulan datayang dipakai adalah teknik melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang dipakai adalah sumber data primer, terdiri dari 2 orang pengguna jasa kontruksi, Dinas PUPR kota Solok, perusahaan jasa kontruksi, kantraktor perorangan dan tenaga kerja kontruksi serta sumber data sekundernya berupa buku, jurnal, aturan perundang-undangan terkait tenaga profesionl jasa kontruksi.Teknik analisis data yang penulis lakukan adalah teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwaDalam praktek tenaga profesional jasa kontruksi di Kota Solok masih jauh dari harapan UUJK 2017 terkait kewajiban memiliki sertifikat terutama tenaga kerja terampil jasa kontruksi seperti tukang, tenaga operator dan mandor. Selain itu juga ada pengguna jasa kontruksi yang mengeluh terkait tenaga kerja terampil jasa kontruksi yangmasih memiliki kinerja buruk.Sehingga dalam salah satu prinsip muamalah mengatakan bahwa bermuamalah itu dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat makatidak pantas suatu pekerjaan yang menyangkut kemudharatan diri sendiri dan orang lain dikerjakan oleh seorang pekerja yang tidak pada bidang keahliannya. Begitu juga peran pemerintahdalam menangani masalah tenaga profesional jasa kontruksi yang belum maksimal seperti pelatihan bagi tenaga kerja terampil yang masih minim dan pelimpahan wewenang yang belum tepat sasaran dan masih kurangnya informasi kepada masyarakat jasa kontruksi terkait peraturan dan perizinan jasa kontruksi.