Abstrak
SIKO SIMPAN PINJAM PEREMPUAN PADA DANA AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DAPM) UPK BATU BATIKAM KECAMATAN LIMA KAUM DALAM PERSPEKTIF SYARIAH”. Jurusan Ekonomi Syariah / Manajemen Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah walau tanpa menggunakan barang jaminan dan tanpa memperhatikan kondisi si peminjam kantor Dana amanah pemberdayaan masyarakat (DAPM) UPK Batu Batikam mampu meminimalisir tingkat risiko pengembalian pinjaman hingga 0%. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen risiko yang diterapkan oleh kantor DAPM UPK Batu Batikam di Kecamatan Lima Kaum. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (field research). Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di kantor DAPM UPK Batu Batikam dengan sumber data primer pimpinan kantor dan sumber data sekunder beberapa orang ketua dan anggota kelompok SPP. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, analisis yang dilakukan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko yang diterapkan sudah cukup bagus karena mencakup identifikasi risiko, analisis risiko, penilaian risiko, dan penyelesaian risiko. Identifikasi risiko yang dilakukan oleh kantor DAPM UPK Batu Batikam yaitu dengan melihat laporan data pinjaman yang ada di UPK, laporan perkembangan pinjaman dan laporan kolektibilitas. Langkah yang dilakukan DAPM UPK Batu Batikam untuk menganalisis risiko tersebut yaitu dengan cara melakukan identifikasi terhadap kelompok, mengidentifikasi masalah yang terjadi dan penyebab masalah sehingga terjadi risiko. Selanjutnya penilaian risiko dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap kelembagaan kelompok dan kemampuan usaha. Dan penyelesaian dilakukan dengan menyesuaikan hasil penilaian dengan pola penyelesaian yang sudah disediakan seperti penjadwalan ulang, restrukturisasi, pengurangan kewajiban, kompensasi dan aspek hukum/ligitimasi.