Abstrak
Haris Fadillah Alim, NIM. 2230202009 Judul Skripsi: “Intervensi Kepemilikan dan Pengelolaan Tanah di Kawasan Sempadan Danau Singkarak ditinjau dari Hukum Islam”. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya intervensi pemerintah terhadap kepemilikan dan pengelolaan tanah masyarakat di kawasan sempadan Danau Singkarak. Masyarakat telah menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut secara turun-temurun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun dalam pemanfaatannya terdapat pembatasan yang ditetapkan oleh pemerintah karena kawasan sempadan danau memiliki fungsi perlindungan dan kelestarian lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana status kepemilikan dan pengelolaan tanah di kawasan sempadan Danau Singkarak dan bagaimana kebijakan Wali Nagari dalam mengatur pengelolaan tanah di kawasan sempadan Danau Singkarak menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah yang dimanfaatkan oleh masyarakat di kawasan sempadan Danau Singkarak dipandang dan dikuasai sebagai tanah masyarakat yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun, terutama untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, hak dan pengelolaan tanah tersebut tidak bersifat mutlak karena pemanfaatannya dibatasi oleh ketentuan pemerintah yang berkaitan dengan fungsi dan perlindungan kawasan sempadan danau. Dalam hal ini, intervensi pemerintah lebih diarahkan pada pengaturan dan pembatasan pemanfaatan tanah agar tidak mengganggu fungsi kawasan sempadan. Kebijakan Wali Nagari dalam mengatur pengelolaan tanah dilakukan melalui pemberian imbauan, penyampaian informasi, dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan serta batasan pemanfaatan tanah di kawasan sempadan Danau Singkarak. Ditinjau dari hukum Islam, kebijakan tersebut dapat dikaitkan dengan konsep ulil amri dan maslahah, yaitu kewenangan pemerintah dalam mengatur kepentingan masyarakat dengan tujuan menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Dengan demikian, pengelolaan tanah oleh masyarakat tetap dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan tidak menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan serta kepentingan umum