Abstrak
Perkembangan lembaga pembiayaan berbasis teknologi finansial semakin memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Salah satu lembaga yang menyediakan pembiayaan tersebut adalah Amartha, yang memberikan akses permodalan kepada masyarakat melalui pembiayaan dengan tujuan mendukung kegiatan usaha. Dalam praktiknya, pemanfaatan pembiayaan tidak hanya berkaitan dengan kesesuaian akad secara formal, tetapi juga dengan perilaku penerima dana dalam mengelola dan menggunakan modal yang diterima. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku masyarakat Jorong Jati, Nagari Baringin dalam mengelola modal pembiayaan Amartha dengan akad Murabahah, menjelaskan produk pembiayaan Amartha yang menggunakan akad Murabahah, serta menganalisis kesesuaian perilaku masyarakat dalam penggunaan dana pembiayaan dengan ketentuan akad dan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Jorong Jati menggunakan dana pembiayaan Amartha untuk berbagai keperluan, terutama sebagai modal usaha mikro dan kecil, seperti membeli barang dagangan, bahan baku, dan peralatan usaha. Sebagian masyarakat juga menggunakan dana pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang mendesak, seperti biaya pendidikan, kesehatan, dan perbaikan rumah. Penggunaan pembiayaan tersebut di latarbelakangi oleh kebutuhan modal usaha dan keterbatasan kemampuan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan usaha secara mandiri. Secara umum, perilaku masyarakat mencerminkan nilai-nilai syariah seperti amanah, tanggung jawab, dan kejujuran. Namun, pemahaman masyarakat terhadap substansi akad Murabahah masih bersifat praktis dan belum sepenuhnya memahami mekanisme serta ketentuan akad. Secara hukum, akad pembiayaan tetap sah secara prosedural, namun penggunaan Beberapa dana untuk kebutuhan di luar tujuan pembiayaan menunjukkan perlunya penguatan edukasi dan pendampingan agar penggunaan dana sesuai dengan tujuan pembiayaan dan prinsip-prinsip Muamalah.