Abstrak
Aldo, NIM. 2230203008, judul skripsi “Implementasi Undang-ndang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara dalam Perlindungan Hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjiian Kerja di Kabupaten Tanah Datar” Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum serta implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dalam perlindungan hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Tanah Datar. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya jumlah PPPK dalam sistem kepegawaian nasional yang menimbulkan berbagai persoalan terkait kepastian hukum, jaminan kesejahteraan, serta perlindungan hak-hak konstitusional pegawai yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja. Meskipun secara normatif regulasi mengenai PPPK telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya masih ditemukan kesenjangan antara ketentuan hukum dengan implementasinya di tingkat pemerintah daerah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, khususnya pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan perlindungan hukum terhadap PPPK dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN telah memberikan kerangka hukum yang relatif komprehensif, meliputi hak atas gaji dan tunjangan, hak cuti, hak jaminan sosial dan kesehatan, hak pengembangan kompetensi, serta mekanisme penilaian kinerja dan perpanjangan kontrak. Namun, dalam implementasinya di Kabupaten Tanah Datar masih terdapat beberapa kendala, antara lain belum adanya regulasi daerah yang secara khusus mengatur perlindungan hak PPPK, keterbatasan jenjang karier bagi PPPK, belum tersedianya skema pensiun bulanan, serta belum optimalnya mekanisme pengaduan bagi PPPK. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi perlindungan hak PPPK di Kabupaten Tanah Datar secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun masih memerlukan penguatan pada aspek regulasi daerah, mekanisme pengawasan, serta pengembangan sistem perlindungan hukum yang lebih komprehensif guna menjamin kepastian hukum dan kesejahteraan PPPK sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara.