Abstrak
Riska Dewi, NIM 2230203059, Judul Skripsi “Pemenuhan Hak Masyarakat Korban Bencana Dalam Perspektif Hukum Tata Negara (Studi Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi Di Kota Padang Tahun 2025” Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peristiwa yang terjadi di Kota Padang Sumatera Barat adanya suatu pelanggaran hak korban bencana akibat persyaratan administratif (KK/KTP) dalam pemberian bantuan dan pentingnya perlindungan hukum terhadap masyarakat korban bencana hidrometeorologi, khususnya dalam pemenuhan hak-hak dasar tanpa adanya diskriminasi administratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pemenuhan hak masyarakat korban bencana hidrometeorologi di Kota Padang Tahun 2025, mengkaji implementasi pemenuhan kebutuhan dasar yang diberikan kepada korban, serta menganalisis kesesuaian praktik pemenuhan hak korban dengan prinsip perlindungan hukum dan asas negara hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi yang melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, pemerintah kelurahan, serta masyarakat korban bencana. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan menghubungkan fakta empiris dan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pemenuhan hak masyarakat korban bencana hidrometeorologi di Kota Padang Tahun 2025 telah memiliki dasar hukum yang memadai, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Keputusan Wali Kota Padang Nomor 803 Tahun 2025 tentang Pos Komando Penanganan Darurat Bencana, Perda Kota Padang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana di wilayah Kota Padang dan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 870 Tahun 2025 tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan. Implementasi pemenuhan kebutuhan dasar dilaksanakan melalui koordinasi berbagai instansi dengan memberikan pelayanan berupa penyediaan pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, tempat pengungsian, kebutuhan bayi, pelayanan administrasi kependudukan, serta bantuan logistik sesuai kebutuhan korban. Praktik pemenuhan hak masyarakat korban bencana pada umumnya telah mencerminkan prinsip perlindungan hukum dan asas negara hukum karena bantuan diberikan berdasarkan tingkat kebutuhan tanpa membedakan latar belakang suku, agama, status sosial, kondisi ekonomi, maupun kelengkapan administrasi kependudukan. Meskipun demikian, penelitian masih menemukan beberapa kendala teknis dalam proses pendataan dan distribusi bantuan yang memerlukan penyempurnaan agar penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat berlangsung lebih efektif dan optimal.