Abstrak
Tiara Haniva, NIM 2230402079, Judul Skripsi: "Evaluasi Pengelolaan Dana Insentif Daerah/Fiskal (DID/DIF) dalam Peningkatan Layanan Publik di Kabupaten Tanah Datar Pada Tahun 2020-2024". Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan Dana Insentif Daerah/Fiskal (DID/DIF) dalam upaya peningkatan layanan publik di Kabupaten Tanah Datar selama periode 2020–2024, mengingat instrumen transfer berbasis kinerja ini mengalami transformasi nomenklatur dan skema regulasi seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) serta perwakilan lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis pelaksana, yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (KUKMP), Dinas Perhubungan, dan Dinas Sosial, yang dilengkapi dengan studi dokumentasi serta triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, terdapat hubungan asimetris antara fluktuasi alokasi DID/DIF dan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), di mana IKM tetap konsisten meningkat dari 82,15 pada tahun 2020 menjadi 85,75 pada tahun 2024 meskipun realisasi anggaran sempat menurun tajam. Kedua, efektivitas pengelolaan DID/DIF didukung oleh sinergi lintas-OPD yang terintegrasi dengan pertanggungjawaban akuntansi yang kuat, sebagaimana ditunjukkan oleh capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Ketiga, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berhasil memitigasi kendala eksternal berupa dinamika regulasi pusat maupun kendala internal berupa keterlambatan pelaporan OPD melalui pendampingan berkala oleh BPKD. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kualitas tata kelola pengelolaan dana insentif lebih menentukan efektivitas pelayanan publik dibandingkan semata-mata besaran nominal dana yang diterima daerah.