Abstrak
Fhadly Harten, NIM. 2230203083 judul skripsi “Kekuatan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT Terhadap Pembatalan Keputusan Mahkamah Konstitusi”. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Pokok permasalahan dalam skripsi ini terletak pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT tanggal 13 Agustus 2024 yang tidak sesuai dengan bentuk-bentuk Putusan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 97 ayat 7: a. Gugatan ditolak, b. Gugatan dikabulkan, c. Gugatan tidak diterima, d.Gugatan gugur. Yang mengharuskan bentuk Putusan berbentuk satu dari empat bentuk Putusan, namun dalam Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT tanggal 13 Agustus 2024 memiliki 2 bentuk Putusan. Dengan rumusan masalah yaitu bagaimana mekanisme pelaksanaan Putusan PTUN Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT., dan bagaimana Keputusan TUN yang dikeluarkan Suhartoyo pasca Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT., yang telah berkekuatan hukum tetap. Tujuan pembahasan ini untuk menemukan mekanisme pelaksanaan Putusan PTUN Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT., dan kekuatan hukum KTUN yang dikeluarkan Suhartoyo pasca Putusan PTUN Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT., telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, menganalisis bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, dan keputusan Mahkamah Konstitusi, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan analisis mendalam terhadap norma-norma hukum yang relevan. Hasil Penelitian menunjukkan, pertama, Mekanisme pelaksanaan putusan PTUN diatur melalui tiga tahapan berdasarkan Pasal 116 dan 119 UU PERATUN, UU Nomor 30 Tahun 2014, dan Petunjuk Pelaksanaan Mahkamah Agung Nomor 01/KM.TUN/HK2.7/Juklak/VII/2024, yaitu: pemberitahuan putusan dalam 14 hari kerja, eksekusi otomatis setelah 60 hari kerja apabila kewajiban tidak dilaksanakan. Kedua, Keputusan yang dikeluarkan Suhartoyo pasca Putusan PTUN Jakarta Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT. tanggal 13 Agustus 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap dari tanggal 30 Desember 2024 memiliki legitimasi yuridis yang sah dikarenakan penerbitan SK Nomor 8 Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2024 sudah dilakukan atas dasar Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT., yang mewajibkan Tergugat yang dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi untuk mencabut SK Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 9 November 2023.