Abstrak
ABSTRAK Wafirman, NIM.242061022 , Keengganan Pasangan Nikah Siri Melakukan Itsbat Nikah Ke Pengadilan (Studi Kasus Kecamatan Sungai Tarab), Tesis, Program Pasca Sarjana UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya pasangan yang melakukan pernikahan siri di Kecamatan Sungai Tarab namun tidak segera mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama atau enggan untuk itsbat. Meskipun itsbat nikah merupakan solusi hukum untuk memberikan kepastian status perkawinan dan perlindungan hak-hak istri serta anak, faktanya banyak pasangan yang memilih untuk tetap berada dalam status nikah di bawah tangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa factor yang mendorong masyarakat melakukan nikah siri, untuk mengetahui dan menganalisa dampak yang muncul akibat nikah siri dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor keenganan pasangan nikah siri di Kecamatan Sungai Tarab. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang dilakukan oleh penulis di Kecamatan Sungai Tarab. Adapun sumber data ada 2 yaitu : sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer melalui pelaku nikah siri di Kecamatan Sungai Tarab Dan tokoh masyarakat di Kecamatan Sungai Tarab. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari jurnal dan artikel ilmiah. Teknik analisa data yaitu : Pengumpulan data, redaksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun penelitian ini menyimpulkan bahwa angka Itsbat Nikah berbanding terbalik dengan angka pernikahan sirri di Kecamatan Sungai Tarab. Ini disebabkan karena rendahnya pemahaman masyarakat akan undang undang dan sikap enggan masyarakat melakukan Itsbat Nikah. Bagi masyarakat yang melakukan nikah siri, tidak ada dampaknya bagi keluarga, jika mereka melakukan itsbat secepatnya. Namun bagi masyarakat yang melakukan nikah siri namun enggan untuk itsbat maka hal inilah yang menimbulkan masalah yang signifikan. Pemerintah telah mendorong agar masyarakat menggunakan itsbat, bahkan permohonan itsbat ada yang bersifat prodeo atau gratis, namun masyarakat tidak mau menggunakannya. Maka perlu adanya kerja sama aparat nagari dan KUA untuk menjembatani agar keengganan masyarakat tersebut berubah dan adanya pertauran yang tegas untuk para pelaku nikah siri serta terhadap orang yang menjembatani terjadinya nikah siri.