Abstrak
Meria Susanti, NIM: 242062016. Judul Tesis: Efektivitas Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak terhadap Perkawinan Belum Tercatat di Kecamatan Harau dalam Perspektif Maqasid Syariah. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah pemanfaatan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan problema yang ditimbulkan akibat pemanfaatan SPTJM tersebut serta implikasi pemanfaatan SPTJM terhadap Hukum Keluarga Islam di Kecamatan Harau. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan SPTJM dan problema yang ditimbulkan dari pemanfaatan SPTJM tersebut dalam perspektif maqasid syariah, khususnya hifz al-nasl dan hifz al-mal, untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang selaras antara hukum negara dan nilai syariah. Metodologi penelitian ini bersifat normatif-empiris dengan pendekatan yuridis empiris deskriptif-kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan 10 pasangan pengguna SPTJM, 10 istri/suami pelaku nikah siri, 2 pegawai Disdukcapil, 2 pegawai KUA, 1 pegawai Kantor Camat, 1 pegawai Pengadilan Agama, dan 2 tokoh agama, menggunakan teknik snowball sampling. Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, literatur maqasid syariah, jurnal, dan arsip resmi. Analisis data dilakukan dengan kerangka maqasid syariah (hifz al-nasl dan hifz al-mal) sebagai lensa utama, didukung triangulasi sumber, metode, teori, dan waktu untuk keabsahan. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Harau dari Juli 2025 hingga Januari 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPTJM efektif memberikan akses hak administratif seperti penerbitan KK dan akta kelahiran anak dengan proses cepat dan murah, sehingga mendukung hifz al-nasl melalui identitas anak dan akses pendidikan serta kesehatan, meskipun faktor penyebab pemanfaatan meliputi kemudahan dibanding isbat nikah. Hal ini memberikan maslahah tahsiniyyah dalam perspektif maqasid syariah. Namun, problema timbul berupa ketidakpastian hukum substantif (sulit klaim waris dan harta bersama), problema sosial-adat (stigma dan sengketa pusaka di Minangkabau), serta problema institusional (penurunan minat isbat nikah). Implikasi terhadap hukum keluarga Islam adalah pelemahan kewajiban pencatatan resmi (Pasal 7 KHI), yang bertentangan dengan maqasid syariah karena mafsadah (kemudaratan) jangka panjang melebihi maslahah sementara, sehingga direkomendasikan sinergi antarlembaga untuk mendorong isbat nikah massal dan sosialisasi berbasis syariah guna memaksimalkan maslahah dharuriyyat.