Abstrak
ABSTRAK NOVY FEBRI ANGGRAINI, NIM 2130201053, JUDUL SKRIPSI KEWENANGAN TUO KAMPUANG DALAM PROSES PENJATUHAN SANKSI ADAT BAGI PELAKU ZINA DI NAGARI LAREH NAN PANJANG SELATAN PADANG PARIAMAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah kewenangan Tho Kampuang dalam proses menjatuhkan sanksi kepada pelaku zina di Nagari Larch Nan Panjang Selatan Padang Pariaman. Rumusan masalah pada skripsi ini adalah pertama. bagaimana dasar kewenangan Tio Kampuang dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku zina di Nagari Lareh Nan Panjang Selatan Padang Pariaman, kedua, Bagaimana dasar pertimbangan Tuo Kampuang dalam menikahkan pasangan pelaku zina di Nagari Larch Nan Panjang Selatan Padang Pariaman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar kewenangan Tuo Kampuang dalam proses menjatuhkan sanksi kepada pelaku zina di Nagari Larch Nan Panjang Selatan Padang Pariaman dan mengetahui pertimbangan Tuo Kampuang dalam menikahkan pasangan pelaku zina di Nagari Larch Nan Panjang Selatan Padang Pariaman dalam perspektif hukum islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis dengan menggunakan metode kualitatif, Sumber data berasal dari sumber data primer yaitu para Datuak, Bundo Kanduang, Kapalo Mudo, Alim Ulama mereka di sebut sebagai Tuo Kampuang di Nagari Larch Nan Panjang Selatan. Sumber data sekunder adalah informasi dan data lokasi penelitian. Adapun teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Serta teknik penjamin data yang dilakukan adalah triangulasi sumber, dan triangulasi teknik. Hasil Penelitian ini adalah dasar kewenangan Tuo Kampuang dalam penjatuhan. sanksi kepada pelaku zina adalah berdasarkan hasil musyawah dan garis keturunan. Ada berbagai macam sanksi yang di tumpahkan pada pelaku zina antara lain yaitu: menyemblih seekor kambing, di usir dari kampung dan membayar denda. Proses penetapan sanksi oleh Tuo Kampuang ada beberapa tahapan antara lain adanya pengintaian, peristiwa kejadian, pemeriksaan saksi, pengakuan kedua belah pihak, penetapan sanksi. Pertimbangan Tuo Kampuang dalam menikahkan dan memberikan sanksi kepada pasangan pelaku zina adalah pertama, agar tidak terjadi perbuatan zina yang berkelanjutan, kedua melaksanakan ketentuan adat yang sudah di sepakati, ketiga mengumumkan kepada masyarakat banyak, keempat mendamaikan kedua belah pihak yang saling mempertahankan argumennya sendiri.