Abstrak
Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah memahami dan menganalisis secara mendalam implikasi yuridis perceraian di luar pengadilan agama terhadap pemenuhan hak nafkah istri dan anak di Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan mantan suami terhadap kewajiban nafkah pasca perceraian diluar pengadilan dan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak nafkah istri dan anak pasca perceraian di luar pengadilan. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer terdiri dari 10 pasangan suami istri, tokoh agama, masyarakat, wali nagari dan kepala jorong. Sedangkan sumber data sekunder di peroleh dari buku, jurnal, Alquran dan Hadist, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, (hak nafkah dan akibat perceraian) dan kompilasi Hukum Islam (KHI). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Teknik penjamin keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama pandangan mantan suami terhadap kewajiban nafkah pasca perceraian di luar pengadilan cenderung bersifat moral dan tidak didasarkan pada kesadaran hukum yang kuat. Nafkah anak umumnya masih dianggap sebagai tanggung jawab utama, sedangkan nafkah terhadap mantan istri dipandang bergantung pada kesepakatan, kondisi ekonomi, dan hubungan emosional pasca perceraian. Kedua Adapun pemenuhan hak nafkah istri dan anak pasca perceraian di luar pengadilan tidak berjalan secara optimal, karena tidak adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Akibatnya, pemenuhan nafkah lebih bersifat sukarela, tidak berkelanjutan, dan menempatkan mantan istri serta anak dalam kondisi rentan secara ekonomi dan hukum.