Abstrak
Rifauzi Zul Putra, NIM 2130403089, Judul Skripsi: “Analisis Perbandingan Realisasi Anggaran Belanja Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Dan Kota Sawahlunto Periode 2020-2024” Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan realisasi anggaran belanja pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Kota Padang Panjang dan Kota Sawahlunto selama periode 2020–2024. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif melalui pengukuran rasio pertumbuhan belanja, rasio varians belanja, rasio efisiensi belanja, serta rasio keserasian belanja antara belanja operasi dan belanja modal. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah. Penggunaan rasio-rasio keuangan tersebut bertujuan untuk menilai kinerja pengelolaan belanja daerah serta melihat pola dan perbedaan realisasi anggaran pada kedua pemerintah daerah selama periode penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi belanja BPKAD Kota Padang Panjang cenderung lebih stabil dibandingkan BPKAD Kota Sawahlunto yang mengalami fluktuasi belanja antar tahun. Rasio pertumbuhan belanja di Kota Padang Panjang relatif konsisten, sedangkan di Kota Sawahlunto menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Berdasarkan rasio varians belanja, kedua daerah mengalami selisih antara anggaran dan realisasi belanja yang mencerminkan adanya penyesuaian kebijakan terhadap kebutuhan aktual. Rasio efisiensi belanja pada kedua daerah berada pada kategori efisien hingga sangat efisien, yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengendalikan belanja agar tidak melebihi anggaran. Sementara itu, rasio keserasian belanja menunjukkan bahwa struktur belanja pada kedua daerah masih didominasi oleh belanja operasi dengan proporsi belanja modal yang relatif lebih kecil. Berdasarkan Teori Stakeholder, perbedaan tersebut mencerminkan perbedaan kebijakan dan prioritas pemerintah daerah dalam merespons kepentingan para pemangku kepentingan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.