Lewati ke konten utama
Beranda / Publikasi / Thesis
ThesisOpen AccessTerbit 2026Versi 1

PERKEMBANGAN PENGATURAN SISTEM PEMANGGILAN PARA PIHAK DALAM HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA

Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Tugas Akhir•Hukum Tata Negara (Siyasah)•4 dilihat · 2 unduhan

Abstrak

Arila Nopsa Triasni, NIM 2230203012 Judul Skripsi “Perkembangan Pengaturan Sistem Pemanggilan Para Pihak dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia” Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2026. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang perubahan pengaturan sistem pemanggilan para pihak dari metode manual kepada metode yang lebih modern. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana perkembangan pengaturan hukum mengenai sistem pemanggilan para pihak dalam hukum acara perdata serta apa saja faktor-faktor yang mendorong terjadinya perubahan pegaturan sistem pemanggilan para pihak dari metode konvesional menuju sistem elektronik dan surat tercatat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan kualitatif, yaitu mengolah bahan penelitian dari referensi perpustakaan yakni analisis hukum peraturan perundang-undangan (HIR, RBg, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman serta PERMA). Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data yakni menyederhanakan dan memfokuskan setiap pasal peraturan perundang-undangan, selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif dan narasi kemudian melakukan verifikasi memastikan data serta penarikan kesimpulan dari hasil penelitian. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi perkembangan pengaturan sistem pemanggilan para pihak dari pihak yang melakukan pemanggilan, bentuk media, serta domisili para pihak, peraturan terkait pertama melalui HIR dan RBg yang kemudian terbentuk PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam untuk kasus perdata Islam, selanjutnya awal mula pembaharuan terjadi melalui penerbitan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 kemudian dicabut dan digantikan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2019 selanjutnya perubahan terakhir yakni PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi di Pengadilan Secara Elektronik, yang kemudian terbit aturan sebagai pedoman operasional melalui SK Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik sampai kepada penerbitan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Faktor-faktor pendorong terjadinya perkembangan sistem pemanggilan para pihak dikarenakan beberapa kondisi diantaranya disebabkan oleh berkembangnya teknologi, keterbatasan aturan sebelumnya, serta kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya Negara melalui Mahkamah Agung untuk menjamin hak konstitusional warga Negara agar peradilan berjalan dengan adil, transparan, dan tidak merugikan hak warga Negara.

Informasi bibliografis

Versi dan riwayat publik

  1. Versi 1PERKEMBANGAN PENGATURAN SISTEM PEMANGGILAN PARA PIHAK DALAM HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA2026 · oai:ais:skripsi:11919