Abstrak
Yasti Zakyatil Islami, NIM. 2230203096. Judul Skripsi: “Ambiguitas Prinsip Nesesitas dan Proporsionalitas: Studi Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian” Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Pokok permasalahan dalam skripsi ini terletak pada Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Perkap tersebut menjelaskan beberapa prinsip yang harus diperhatikan sebelum mengambil keputusan dalam menggunakan kekuatan. Prinsip yang dimaksud adalah nesesitas dan proporsionalitas. Dua prinsip ini sebagai fondasi utama dalam mempertimbangkan penggunaan kekuatan. Namun dalam praktiknya, masih sering terjadi penyimpangan berupa tindakan represif dan penggunaan kekuatan berlebihan (Excessive Use of Force) oleh aparat di lapangan, hal ini diduga karena ambiguitas prinsip nesesitas dan proporsionalitas. Sehingga, riset ini memiliki dua pertanyaan penelitian: Pertama, bagaimana bentuk-bentuk ambiguitas prinsip nesesitas dan proporsionalitas pada Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009.? Kedua, bagaimana dampak ambiguitas prinsip nesesitas dan proporsionalitas terhadap pelaksanaan tugas Polri.? Tujuan pembahasan ini untuk menganalisis bentuk-bentuk dan dampak ambiguitas prinsip nesesitas dan proporsionalitas terhadap pelaksanaan tugas Polri. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan perbandingan undang-undang (comparative constitutional approach), menggunakan tipologi kualitatif. Data dikumpulkan melalui proses literature review dari sumber data sekunder yang terkait dengan ambiguitas prinsip nesesitas dan proporsionalitas yang terdapat di dalam Pasal 3 Perkap Nomor 1 Tahun 2009. Selanjutnya, data diperoleh dengan pendekatan undang-undang dan perbandingan undang-undang yang kemudian dikaitkan dengan objek riset negara hukum, kewenangan, hak asasi manusia dan fiqh siyasah dusturiyyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, bentuk-bentuk ambiguitas prinsip nesesitas dan proporsionalitas pada Pasal 3 Perkap Nomor 1 Tahun 2009 ada empat bentuk: Pertama, ketidakjelasan definisi operasional; batas tindakan “perlu” dan “seimbang” tidak jelas. Kedua, tidak adanya hierarki penerapan kedua prinsip tersebut; sehingga aparat tidak memiliki pedoman urutan prioritas prinsip. Ketiga, penggunaan diskresi Kepolisian; arena kewenangan aparat sering dimaknai secara luas dengan alasan darurat. Keempat, ketidakseimbangan pendidikan, pelatihan teknis, pemahaman hukum dan etika profesi Polri; di mana pemahaman normatif aparat belum seimbang dengan tuntutan lapangan. Selanjutnya, ambiguitas berdampak pada munculnya: Pertama, ketidakpastian hukum; ambiguitas kedua prinsip menyebabkan tindakan aparat sulit diukur. Kedua, grey area (ruang abu-abu); Polri menunjukan adanya dilema normatif antara menjaga keamanan atau menegakkan HAM. Ketiga, pelanggaran hak asasi manusia; akibat dari penggunaan kekuatan berlebihan. Keempat, Menurunnya kepercayaan publik terhadap Polri menjadi persoalan penting karena kepercayaan masyarakat menentukan efektivitas penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban.