Abstrak
Rabiatul Adawiyah NIM. 2230203091. Judul “Pemenuhan Hak Kesehatan Pasien Dalam Layanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M. Ali Hanafiah Batusangkar (Tinjauan Menurut Hukum Tata Negara Dan Siyasah Dusturiyah)”, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2025. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemenuhan hak kesehatan pasien dalam layanan kesehatan di rumah sakit umum daerah Prof. Dr. M. Ali Hanafiah dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemenuhan hak kesehatan pasien pada rumah sakit umum (RSU) Prof. Dr. M Ali Hanafiah serta melihat implikasi akibat pemenuhan hak kesehatan pasien di rumah sakit umum (RSU) Prof. Dr. M Ali Hanafiah. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pemenuhan hak kesehatan pasien dalam layanan kesehatan di RSUD Prof. Dr. M. Ali Hanafiah Batusangkar serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan Hukum Tata Negara dan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris yang bersifat Kualitatif. Sumber data primer yaitu, Pasien, Tenaga Medis, Bagian Administrasi dan Sekretaris Direktur RSUD Prof. Dr. M. Ali Hanafiah Batusangkar. Teknik pengumpulan data wawancara dan dokumen. Teknik penjamin keabsahan data menggunakan trianggulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak kesehatan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M. Ali Hanafiah Batusangkar pada prinsipnya telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait pemberian layanan medis, administrasi, dan prosedur pelayanan kesehatan, namun dalam praktiknya masih belum sepenuhnya optimal. Pemenuhan hak pasien atas informasi, pelayanan yang bermutu, serta perlakuan yang adil dan nondiskriminatif belum dirasakan secara merata oleh seluruh pasien, terutama antara pasien umum dan pasien pengguna BPJS. Penelitian ini menemukan adanya kendala berupa keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya tenaga medis pada waktu tertentu, kualitas komunikasi antara tenaga kesehatan dan pasien yang belum maksimal, serta sistem pelayanan administrasi yang berpotensi menimbulkan perbedaan perlakuan. Dalam perspektif hukum tata negara, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab negara melalui pemerintah daerah belum sepenuhnya terlaksana secara efektif dalam menjamin hak kesehatan sebagai hak konstitusional warga negara. Sementara itu, ditinjau dari siyasah dusturiyah, pemenuhan hak kesehatan pasien belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab penguasa terhadap rakyat, sehingga diperlukan upaya perbaikan yang berkelanjutan agar pelayanan kesehatan benar-benar sejalan dengan amanat konstitusi dan nilai-nilai syariat Islam.