Abstrak
Persoalan dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pelaksanaan program E-MARI di Pengadilan Agama Batusangkar dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, selanjutnya bagaimana respon pengguna E-MARI dan pemerintah nagari terhadap pelaksanaan program E-MARI serta dampak E-MARI terhadap penyelesaian persoalan hukum keluarga Islam bagi masyarakat nagari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan program E-MARI di Pengadilan Agama Batusangkar dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, selanjutnya untuk menganalisis respon pengguna E-MARI dan pemerintah nagari terhadap program E-MARI serta dampak E-MARI terhadap penyelesaian persoalan hukum keluarga Islam bagi masyarakat nagari. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan metode kualitatif dalam bentuk penelitian lapangan (field reaserch), yaitu penelitian yang langsung dilakukan ke Pengadilan Agama Batusangkar, nagari tempat program E- MARI. Sumber data primer yaitu Ketua Pengadilan Agama Batusangkar, Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Permohonan, Petugas Layanan Infromasi PTSP dan wali nagari tempat E-MARI dilaksanakan serta pengguna E-MARI. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, studi dokumen, dan observasi. Teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik penjaminan keabsahan data berupa triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program E-MARI secara umum efektif dalam mendukung perwujudan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan meskipun perkara yang ditangani saat ini masih sebatas isbat nikah, asal usul anak dan perceraian. Efektivitas tersebut didukung oleh dasar hukum yang jelas, aparatur pelaksana, serta sarana pendukung, meskipun masih terdapat kendala pada keterbatasan sumber daya dan infrastruktur di tingkat nagari, keterbatasan literasi digital, sosialisasi, dan budaya hukum konvensional. Respon masyarakat dan pemerintah nagari pada umumnya positif, karena dapat mempermudah akses layanan peradilan, meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, serta pemahaman penyelesaian persoalan hukum keluarga. Dalam perspektif hukum keluarga program E-MARI terhadap perkara perceraian tidaklah dapat dipahami dan dikatakan sebagai sarana mempermudah perceraian, melainkan berperan dalam penertiban hukum sehingga berkontribusi pada penguatan legalitas, serta kepastian hak dan kewajiban pasca perceraian yang mendukung ketahanan keluarga.