Abstrak
Indah Trimelta Yulanda Nim 2130203039, judul skripsi PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA PENGGUNA SEPEDA LISTRIK DI TROTOAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH TANAH DATAR NOMOR 4 TAHUN 2023, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2026. Penelitian ini membahas pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum oleh Pemerintah Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, khususnya terkait penertiban pedagang kaki lima pengguna sepeda listrik di trotoar, dan bagaimana tinjauan siyasah dusturiyyah terhadap pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penegakan Perda tersebut oleh Pemerintah Daerah dan Satpol PP, serta untuk menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyyah, khususnya terkait kewenangan pemerintah dan kepastian hukum. Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah yuridis empiris, dengan metode pendekatan kualitatif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Datar, pedagang kaki lima, serta masyarakat pengguna trotoar. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data, dianalisis dalam bentuk reduksi data. Penjamin keabsahan data dalam penelitian ini, menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 telah dilaksanakan oleh Satpol PP sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan melalui tahapan preemtif, preventif, dan represif. Namun, dalam praktiknya penegakan Perda masih menghadapi beberapa kendala, seperti belum tersedianya peraturan bupati sebagai aturan pelaksana, keterbatasan daya paksa dalam penegakan sanksi, faktor sosial dan ekonomi pedagang kaki lima, serta rendahnya kesadaran hukum pedagang kaki lima. Dalam perspektif siyasah dusturiyyah, penegakan Perda tersebut pada prinsipnya telah mencerminkan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban dan kemaslahatan umum. Akan tetapi, penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum masih memerlukan penguatan, khususnya dalam penyediaan solusi dan alternatif yang lebih jelas bagi pedagang kaki lima agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan dampak sosial ekonomi yang berkepanjangan.