Abstrak
FARHAN FURQONI ASRI, NIM 2130203026 judul “Kemanfaatan Terhadap Implementasi Program Bank Sampah Di Nagari Sungayang Dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Perspektif Siyasah Dusturiyah”. Program Study Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2025. Permasalahan pokok dalam penelitian ini berkaitan dengan Perbup Tanah Datar Nomor 43 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dalam implementasinya, program bank sampah yang seharusnya menjadi bagian dari upaya pengelolaan sampah belum dapat berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya mekanisme pelaksanaan yang diatur dalam regulasi tersebut, terutama pada tingkat nagari. Karena tidak adanya regulasi tersebut yang mengatur secara tegas peran serta tanggung jawab pemerintah nagari dalam mendukung pelaksanaan program, termasuk tidak adanya alokasi dana dari nagari untuk mendukung operasional bank sampah. Akibatnya, program ini mengalami hambatan dalam pelaksanaan di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, karena peneliti secara langsung tentang program bank sampah di Nagari Sungayang dalam Perbup Tanah Datar nomor 43 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu wali nagari sungayang, wali jorong 3 balai gadang dan teknik pengolahan data secara kualitatif. Beberapa indikator dalam kualitatif Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan pengamatan secara langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program bank sampah di Nagari Sungayang berdasarkan Perbup Tanah Datar Nomor 43 Tahun 2018 belum terlaksana secara efektif. Program tersebut tidak berjalan sesuai prosedur dan bahkan telah berhenti beroperasi karena menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan dana, fasilitas yang tidak memadai, serta kurangnya pengalaman petugas. Dalam perspektif siyasah dusturiyah ilmu politik Islam yang membahas tata kelola pemerintahan berdasarkan konstitusi hal ini mencerminkan lemahnya fungsi peraturan sebagai alat pengikat dan pengarah kebijakan publik. Seharusnya, regulasi dari pemimpin, termasuk kepala daerah, bersifat jelas, adil, dan dapat diterapkan hingga tingkat pemerintahan terendah. Ketidaktegasan dalam kewenangan dan alokasi anggaran di tingkat nagari menunjukkan kurangnya penerapan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dalam perumusan kebijakan tersebut.