Abstrak
Abstrak LUCKY APRIANTO RAHMAD, NIM 2130203044 Judul Skripsi: “Studi Implementasi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Oleh Perumda Tirta Anai di Padang Pariaman”. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar 2025. Penelitian ini membahas pelaksanaan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Anai dalam memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman. Pasal tersebut memuat delapan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), salah satunya penulis berfokus pada poin delapan yaitunya asas pelayanan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Anai Kabupaten Padang Pariaman dalam penyelenggaraan pelayanan air bersih, serta untuk melihat faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan ketentuan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Dengan sumber data primer sebagai sumber data utamanya ialah Direktur utama Perumda Tirta Anai, Manajer Pelayanan dan Pemasaran, Manajer Operasional, Manajer SDM dan Umum dan Staf Pelayanan dan Pengaduan Perumda Tirta Anai Kabupaten Padang Pariaman serta Masyarakat (pelanggan). Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asas pelayanan yang baik oleh Perumda Tirta Anai telah dijalankan dengan cukup efektif. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam tiap layanan, seperti sambungan baru, pengaduan, pembacaan meteran, hingga penagihan. Pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, efisiensi, responsivitas, transparansi, dan keadilan. Namun, terdapat pula faktor pendukung seperti semangat pelayanan dari petugas, peningkatan SDM, dan komitmen manajemen dalam memenuhi standar pelayanan public dan factor penghambatnya seperti keterbatasan SDM, anggaran, dan infrastruktur di wilayah terpencil, serta rendahnya kesadaran masyarakat dan gangguan alam. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan sistem pelayanan, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan pengawasan berkala agar asas-asas pemerintahan yang baik benar-benar terwujud dalam praktik pelayanan air bersih kepada masyarakat