Abstrak
ABSTRAK Rahmadini, NIM. 2030203064, Judul Skripsi : “Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Ditinjau Dari Perpektif Siyasah Dusturiyah”, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah masih banyak ditemui aksi balap liar di Kota Bukittinggi. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada pasal 10 huruf a yang menjelaskan bahwa setiap orang dilarang balapan, racing, standing di jalan raya tanpa izin. Rumusan masalah dalam skripsi ini bagaimana upya Satuan Polisi Pamong Praja dalam memberantas aksi balap liar yang terjadi di Kota Bukittinggi dan Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 tentang ketentraman dan ketertiban umum. Tujuan penelitian ini untuk menemukan bentuk penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap aksi balap liar yang terjadi di Kota Bukittinggi dan untuk menganalisis tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 tentang ketentraman dan ketertiban umum. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data primer yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja Bukittinggi dan para pelaku yang terlibat aksi balap liar. Sumber data sekunder adalah masyarakat di sekitar lokasi balap liar. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam memberantas aksi balap liar di Kota Bukittinggi ada dua bentuk. Pertama, penegakan hukum preemtif terfokus pada pencegahan dengan cara pendidikan dan penyuluhan seperti kegiatan penyuluhan yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat dan juga melalui media. Kedua, penegakan hukum preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau tindak kejahatan sebelum hal tersebut terjadi seperti melakukan kegiatan patroli rutin di daerah yang rawan terjadi balap liar dan dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait seperti Kepolisian dan Dinas Perhubungan. Ditinjau dari Perspektif Siyasah Dusturiyah, kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja memiliki relevansi dengan konsep Wilayatul Hisbah dan Ulil Amri. Wilayatul Hisbah menekankan pada tugas pengawasan dan penegakan kebaikan (amar ma'ruf) serta pencegahan kemungkaran (nahi munkar). Penertiban balap liar adalah bentuk nahi munkar yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bukittinggi untuk memastikan bahwa perilaku masyarakat tetap dalam batas-batas yang aman dan sesuai dengan hukum. Tindakan Satpol PP ini sejalan dengan prinsip Ulil Amri yang menekankan pentingnya otoritas yang sah dalam menjaga kesejahteraan dan keselamatan masyarakat