Abstrak
ABSTRAK Itsbat Nikah Pasca Berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor: 46/Pdt.P/2023/PA.Pyk)” Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal AlSyakhshiyyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2024. Pokok pembahasan dalam skripsi ini adalah Penetapan hakim Pengadilan Agama Payakumbuh dalam permohonan itsbat nikah Nomor: 46/Pdt.P/2023/PA.Pyk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim tidak menerima permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Payakumbuh serta untuk mengetahui pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap permohonan Itsbat yang tidak diterima dalam permohonan Nomor: 46/Pdt.P/2023/PA.Pyk. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer yaitu hakim Pengadilan Agama Payakumbuh kelas I B Bapak Drs. Rahman, S.H., M.A selaku Ketua Majelis. Kemudian data sekunder berupa dokumen/penetapan permohonan itsbat nikah Nomor: 46/Pdt.P/2023/PA.Pyk, penelitian terdahulu, artikel, peraturan-peraturan dan buku-buku maupun jurnal yang berhubungan dengan penetapan yang akan diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan: pertama, dasar pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Payakumbuh, hakim menggunakan Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” sebagai rujukan dalam menerapkan pasal 7 Ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam yaitu meliputi perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai landasan hukum hakim, yang mana realitanya tidak sejalan dengan pernikahan pemohon yang terjadi setelah berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974. Sekalipun sudah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan baik secara agama Islam dan Undang-undang, karena dalam perkara ini hakim menerapkan analisa teori penemuan hukum yang menggunakan metode kontruksi yaitu hukum sebagai sarana perubahan sosial, dengan tujuan penetapan tersebut dapat dijadikan sebagai efek jera bagi masyarakat agar tidak lagi melakukan perkawinan tidak tercatat. Kedua, Pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap permohonan Itsbat yang tidak diterima dalam perkara Nomor: 46/Pdt.P/2023/PA.Pyk. Berdasarkan kaidah fiqiyyah artinya “Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudharatnya dengan memilih yang lebih ringan mudharatnya” bahwa hakim seharusnya mempertimbangkan mana mudarat yang lebih besar dan yang lebih ringan sebelum memutuskan untuk tidak menerima permohonan itsbat nikah. Karena tidak diterimanya permohonan itsbat nikah tersebut menimbulkan mudarat yang besar bagi para pemohon serta berdampak negatif terhadap perlindungan hukum dan kemaslahatan para pemohon.