Abstrak
Miftahul Jannah, NIM 2030201042, Judul Skripsi: “Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB”. Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2018 bahwa dalam perkara cerai gugat istri yang tidak nusyuz bisa mendapatkan hak-haknya pasca perceraian (nafkah ‘iddah dan mut’ah) yangmana sebelum adanya SEMA ini istri dalam perkara cerai gugat tidak bisa mendapatkan hak-haknya pasca perceraian, SEMA dipertegas dengan SEMA No. 2 Tahun 2019 yang menjelaskan kapan waktu pembayaran nafkah tersebut, keduanya merupakan bentuk perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian. Pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB terdapat 5 putusan perkara cerai gugat yang terpenuhinya hak-hak istri yang tidak nusyuz pasca perceraian akan tetapi 2 putusan menjelaskan kapan waktu pembayaran nafkah tersebut sementara 3 putusan tidak menjelaskan. Hal inilah yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu untuk mendeskrispsikan dan menganalisa pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara cerai gugat yang terpenuhinya hak-hak istri pasca perceraian dan pertimbangan hakim dalam mengimplementasikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB. Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam Penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun sumber data digunakan adalah sumber data primer yaitu melakukan wawancara dengan Ketua dan Hakim Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB dan sumber data sekunder yaitu buku-buku, dokumen peraturan-peraturan yang terkait dengan penelitian dan putusan. Adapun teknik analisis data mengunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, serta teknik penjamin keabsahan data mengunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara cerai gugat yang terpenuhinya hak-hak istri pasca perceraian pada 5 (lima) perkara cerai gugat tersebut dapat dikatakan bahwa untuk hukum formil telah terpenuhi dan untuk hukum materiilnya juga sudah terpenuhi walaupun terdapat perbedaan dalam menerapkan hukum materiil namun hal tersebut bukanlah sesuatu yang dapat mengakibatkan putusan tersebut dinilai cacat hukum. Pertimbangan hakim dalam mengimplementasikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB yaitu adapun pertimbangan hakim pada perkara yang mencantumkan kalimat yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai yaitu Tergugat mampu secara finansial, Tergugat selalu menghadiri setiap tahapan persidangan dan adanya kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat. Sementara yang menjadi pertimbangan hakim pada perkara yang tidak mencantumkan kalimat yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai yaitu Tergugat tidak mampu secara finansial, Tergugat tidak hadir pada persidangan dan dalam SEMA adanya kata “dapat” yang dipahami oleh hakim sebagai sesuatu yang tidak wajib.