Abstrak
Yuni Oktavia, NIM 1930203083. Judul skripsi "Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pendistribusian Dana Bantuan Langsung Tunai Di Nagari Salimpaung Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 33 Tahun 2020" Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah Bantuan Langsung Tunai di Kabupaten Tanah Datar diberikan berdasarkan ketentuan pasal 9A ayat (4) Perbup Tanah Datar Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Yang Bersumber Dari APBN. Tetapi penulis menemukan fakta hukum di Nagari Salimpaung terdapat kesenjangan dalam penyaluran dana tersebut, maka penulis perlu meneliti tentang bagaimana Tahapan Pendistribusian Dana BLT di Nagari Salimpaung dan Kebijakan Yang Dilakukan Pemerintah Nagari Dalam Upaya Pencapaian Hak dan Keadilan di Nagari Salimpaung. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang meneliti secara langsung tentang objek kajian yang penulis teliti. Penelitian yuridis empiris menggunakan tipologi kualitatif yaitu hasil penelusuran data primer yang penulis temukan akan dideskripsikan secara komprehensif terkait permasalahan yang penulis teliti. Temuan penelitian pertama, Pemerintah Nagari Salimpaung melakukan pendataan calon penerima manfaat BLT melalui beberapa tahapan di antaranya, pendataan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala Jorong. Data yang diperoleh Kepala Jorong selanjutnya dimusyawarahkan bersama BPRN dan Tokoh Masyarakat guna untuk menetapkan penerima manfaat BLT. Tahap selanjutnya adalah penyaluran di mana dalam tahap penyaluran ini Pemerintah Nagari akan memberikan langsung dana BLT kepada masyarakat yang berhak menerima melalui Kepala Jorong yang kemudian diambil dokumentasi sebagai bukti bahwa bantuan sudah sampai di pihak yang berhak menerima. Kedua, kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari dalam upaya pencapaian hak dan keadilan adalah dengan melakukan musyawarah bersama BPRN dan Tokoh Masyarakat dalam menetapkan calon penerima manfaat BLT, serta kebijakan Pemerintah Nagari selanjutnya adalah meletakkan persamaan di tengah masyarakat untuk mencapai rasa keadilan. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah negara Salim paung dalam menetapkan keputusan ini sudah sesuai dengan siyasah tasyri'iyah karena mengutamakan kepentingan dan hak-hak rakyat. Sedangkan pelaksanaannya sesuai dengan siyasah tanfidziyah karena memperlakukan masyarakat dengan adil.