Abstrak
Hasbi Azhari Zarista. NIM 2030203033. Judul Skripsi: “Kedudukan Tungku Tigo Sajarangan Dalam Sistem Pemerintahan Nagari Perspektif Hukum Tata Negara Islam”. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Pokok permasalahan dalam Skripsi ini adalah bagaimana kedudukan tungku tigo sajarangan dalam sistem pemerintahan nagari menurut hukum tata negara dan perspektif hukum tata negara islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan tungku tigo sajarangan dalam sistem pemerintahan nagari menurut hukum tata negara dan perspektif hukum tata negara islam. Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif (library research) Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu hasil penelusuran dari bahan kepustakaan (buku-buku) dan dianalisis secara komprehensif terkait dengan bagaimana kedudukan tungku tigo sajarangan dalam sistem pemerintahan nagari menurut hukum tata negara dan perspektif hukum tata negara islam. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelaahan terhadap bahan pustaka yaitu buku-buku, jurnal, internet serta artikel-artikel ilmiah yang memuat data permasalahan tentang bagaimana kedudukan tungku tigo sajarangan dalam sistem pemerintahan nagari perspektif hukum tata negara islam. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa tungku tigo sajarangan dalam sistem pemerintahan nagari memiliki kedudukan sebagai lembaga adat yang berperan sebagai mitra pemerintah nagari dalam menjalankan pemerintahan nagari, sebagai tempat konsultatif bagi badan permusyawaratan nagari dan bersifat koordinatif dengan lembaga adat lainnya. Dan pemerintahan nagari berkewajiban mengikutsertakan lembaga adat dalam hal perencanaan dan pengambilan keputusan. Dalam hukum tata negara islam tungku tigo sajarangan dapat diibaratkan sebagai majelis syuro atau lembaga ahlul halli wal aqdi yang bertugas sebagai forum musyawarah untuk membantu pemerintah dalam mengelola pemerintahan dan sebagai lembaga pengawas pemerintah.