Abstrak
ABSTRAK Jodi Firnando, Nim 2030203041, dengan Judul: “PANDANGAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Analisis Pembentukan Peraturan Nagari Yang Demokratis Dan Aspiratif Di Nagari Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung)”. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2024. Pokok Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana pembentukan peraturan di Nagari Limo Koto dan Bagaimana pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap pembentukan peraturan Nagari yang bersifat demokratis dan aspiratif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan dalam pembentukan peraturan nagari suda demokratis dan aspiratif di nagari Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung dan untuk menjelaskan pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap pembentukan peraturan Nagari yang bersifat demokratis dan aspiratif. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian empiris. Yang dilakukan di Nagari Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung. Sumber data primer berasal dari Wali Nagari Limo Koto, Badan Permusyawaratan Nagari (BPN). Tokoh Masyarakat dan data sekunder yang bersumber dari berbagai dokumen, peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Analisis Pembentukan Peraturan Nagari yang Demokratis Dan Aspiratif Di Kantor Nagari Limo Koto Kecamatan koto VII Kabupaten Sijunjung). Penelitian deskriptif, memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual. Dari penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa, Pemerintahan Nagari Limo Koto belum sepenuhnya menerapkan pembentukan peraturan Nagari yang demokratis dan aspiratif sesuai yang diamanatkan dalam pasal 69 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, berdasarkan hasil temuan penulis dalam melakukan penelitian belum sepenuhnya menerapkan pasal 69 ayat (9) dan (10) ditandai dengan pemerintah Nagari Limo Koto tidak memahami makna dari pasal 69 ayat (9) dan (10) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sehingga setiap pembuatan peraturan Nagari tidak pernah melibatkan masyarakat sehingga tidak terhimpun seluruh aspirasi masyarakat, padahal untuk membuat suatu peraturan Nagari yang demokratis harus ada keterlibatan masyarakat. Salah satu mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Nagari yaitu dengan konsultasi. Dalam fiqh siyasah dusturiyah kajian pelaksanaan pembentukan peraturan Nagari yang demokratis dan aspiratif dilakukan oleh anggota legislatif, yaitu wali Nagari harus mengajukan kepada prinsip jalb al-mashahi dan daf al-mafasid (mengambil maslahat dan menolak kemudharatan).