Abstrak
Selvi Rahmadhani NIM 2030203076. Judul Skripsi : “Analisis Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pembatasan Pemberian Dana Bantuan Sosial (Studi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial)” Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Mahmud Yunus Batusangkar Tahun Akademik 2024. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah pemberian bantuan sosial membawa pengaruh dan dampak bagi kemandirian masyarakat, masyarakat dalam meningkatkan pemberdayaan dan kemandiriannya di dasari atas pertimbangan sumber daya yang ada, untuk dapat menyesuaikan di era reformasi modern ini masyarakat harus dapat memanfaatkan dan menjadikan bantuan sosial sebagai sarana untuk melakukan perubahan yang lebih kompetitif dengan melakukan peningkatan pendidikan dan keterampilannya untuk menjadi masyarakat yang tajam dalam mencari peluang yang berorientasi pada masa depan, untuk merancang kebijakan pembatasan bantuan sosial yang bijaksana, adil, dan berdampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan. Dalam mengatasi tantangan-tantangan ini, negara perlu mencari keseimbangan antara memberikan bantuan kepada yang membutuhkan dan merancang pembatasan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemandirian sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk pembatasan bantuan sosial oleh pemerintah serta menganalisis tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap pembatasan pemberian dana bantuan sosial. Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif (library research) dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Sumber data primer Al-Qur‟an dan Hadist, peraturan yang berkaitan dengan bantuan sosial, Undang-Undang tentang bantuan sosial, serta buku-buku,jurnal , dan artikel yang berkaitan dengan bantuan sosial dari perspektif fiqh siyasah dusturiyah. Teknik analisa data menggunakan metode induktif dan desuktif. Keabsahan data dalam penelitian ini teknik triangulasi, yang melibatkan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketelitian, triangulasi, analisis kasus negatif, penggunaan referensi, dan membercheck. Dari penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa, terdapat dua metode pemberian bantuan sosial, yaitu bersifat sementara dan berkelanjutan. Bantuan sosial bersifat sementara diberikan sesuai risiko sosial, dan penerima diharapkan dapat mandiri setelah melewati kondisi tertentu. Dalam hal ini, masyarakat diberi pemahaman untuk tidak bergantung terlalu lama pada bantuan, Sementara itu, bantuan sosial berkelanjutan diberikan secara terus menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan masyarakat. Meskipun memberikan dampak positif pada perekonomian, terdapat kekhawatiran bahwa masyarakat dapat terlalu bergantung pada bantuan ini, mengurangi motivasi untuk berusaha dan bekerja. dengan demikian diperlukannya pembatasan pemberian bantuan sosial pembatasan ini melibatkan bentuk pemberian bantuan sosial, seperti uang tunai atau sembako, dengan tujuan mengarahkan bantuan kepada mereka yang membutuhkan secara tepat. Implementasi yang baik membutuhkan sistem pemantauan dan transparansi untuk mencapai tujuan kemanfaatan sosial tanpa meninggalkan kelompok yang benar-benar membutuhkan. Dalam konteks Fiqih Siyasah Dusturiyah, pembatasan pemberian dana bantuan sosial diatur oleh prinsip-prinsip hukum Islam. Aspek seperti musyawarah, keadilan, dan perlindungan hak-hak warga negara menjadi fokus utama. Pentingnya merujuk pada nash (al-Qur'an dan Sunnah) dalam penyusunan perundang-undangan menegaskan bahwa asas hukum Islam menjadi landasan pembentukan kebijakan dan regulasi negara.