Abstrak
Aulia Permata Syukri, NIM 1830201012 Judul Skripsi Dampak Pelaksanaan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Terhadap Nikah Siri di Kota Solok Perspektif Hukum Keluarga Islam Program Studi Ahwal Al Syakhshiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar 2023. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah dampak pelaksanaan permendagri nomor 109 tahun 2019 terhadap nikah siri di Kota Solokperspektif Hukum Keluarga Islam. Tujuan penelitian adalah mengetahui dan menganalisisimplementasi pemanfataan dan akibat pemanfaatan serta analisis Hukum Keluarga Islam terhadap permendagri nomor 109 tahun 2019 pasal 5 ayat (2) huruf b. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research), dengan memakai metode kualitatif. Adapun sumber data primer yaitu pegawai Disdukcapil, ketua Kerapatan Adat Nagari, ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau dan pasangan nikah siri yang mempunyai Kartu Keluarga. Data sekundernya yaitu data jumlah Kartu Keluarga belum tercatat dari Disdukcapil. Data dikumpulkan dengan cara wawancara dan dokumen. Analisis data memakai teori Miles dan Huberman dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Teknik penjaminan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemanfaatan permendagri nomor 109 tahun 2019 pasal 5 ayat (2) huruf b telah diterapkan sesuai aturan yang berlaku. Penggunaan SPTJM bisa diurus langsung ke Disdukcapil dengan beberapa prosedurnya yaitu menyampaikan keinginan membuat kartu keluarga, diarahkan dahulu untuk isbat nikah, jika isbat nikah ditolak akan tetapi mau membuat kartu keluarga maka harus memiliki alasan yang mendesak dulu setelah itu baru mereka disuruh untuk mengisi formulir SPTJM dan melengkapi syarat lainnya. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak digunakan bukan untuk melegalkan nikah siri tetapi sebagai pendataan administrasi. Dampak positif yaitu mempermudah masyarakat agar memperoleh dokumen administrasi kependudukan dan memperoleh layanan publik lainnya sehingga tidak terjadi kesenjangan dalam masyarakat. Dampak negatif dari aturan ini membuat masyarakat menyepelekan pencatatan perkawinan dan membuat masyarakat kesulitan yang mengarah kepada kepastian hukum.Analisa hukum keluarga islam terhadap implementasi dan dampak pelaksaanaan aturan ini pengakuan sosial atas hubungan pernikahan, meskipun tidak memiliki validitas hukum yang menimbulkan masalah kepada anak dan istri tentang memelihara nasab, nafkah, warisan dan wali nikah, karena pada hakikatnya hukum keluarga menginginkan kepastian hukum atas segala sesuatu yang telah terjadi dan bisa memberikan keadilan sehingga tujuan pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah itu akan terwujud dengan baik.