Abstrak
Muhammad Hafiz, Nim 1930203043, dengan Judul: “TINGKAT KETERWAKILAN PEREMPUAN SEBAGAI PENGAWAS PEMILU DI TINJAU DARI FIQH SIYASAH (Studi pada Bawaslu Kabupaten Dharmasraya)”. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2023. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah faktor penyebab rendahnya keterwakilan perempuan sebagai pengawas pemilu di Kabupaten Dharmasraya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab rendahnya keterwakilan perempuan sebagai pengawas pemilu di Kabupaten Dharmasraya dan Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Anggota Bawaslu untuk meningkatkan keterwakilan perempuan sebagai pengawas pemilu pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Dharmasraya. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian Empiris. Sumber data primer berasal dari Komisioner, Staf, Anggota Panwascam, dan Masyarakat Kabupaten Dharmasraya. Oleh karena itu, Penulis menggunakan penyajian data dengan pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitataif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dari fenomena yang terjadi dan penelitian ini berusaha memecahkan masalah dengan menggambarkan problematika yang terjadi. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab rendahnya keterwakilan perempuan sebagai pengawas Pemilu di Kabupaten Dharmasraya yaitu disebabkan oleh perempuan Kabupaten Dharmasraya masih memandang tugas sebagai pengawas pemilu itu sangat berat. Karena penyelenggaran pemilu itu sifatnya kerja penuh waktu. Serta masih adanya keraguan dari perempuan itu sendiri untuk bersaing dengan laki-laki. Dan ditinjau dalam Siyasah Dusturiyah mengenai pengaturan perundang-undangan, pada prinsipnya tentu harus mengacu pada nash (Al-Qur’an dan Sunah) sehingga dalam perumusan undang-undang dasar dalam prinsip Islam ialah tentang jaminan atas Hak Asasi Manusia (HAM). Tidak adanya perbedaan antara perempuan dan laki-laki, sehingga jika perempuan tersebut bekerja dan tetap memperhatikan norma-norma Islam, maka tidak ada larangan, selama perempuan tersebut bekerja dalam keadaan beriman, dan pekerjaan tersebut dilakukan untuk mendapatkan ridha Allah (perbuatan baik). Upaya yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Dharmasraya yaitu melakukan sosialisasi, memasang spanduk di kantor Kecamatan dan kantor Wali Nagari, kemudian melakukan pengumuman pendaftaran melalui Webside dan media sosial (Facebook, Instagram, WhatsApp) dan juga melakukan perpanjangan pendaftaran ketika masih ada kecamatan yang masih belum memenuhi kuota keterwakilan perempuan sebanyak 30% (tiga puluh persen).