Abstrak
Nur Azizah, NIM 1930203053. Judul Skripsi: “Perbandingan Kedududakan dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari Sebelum dan Sesudah Diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah”. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Pokok permasalahan dalam SKRIPSI adalah perubahan kedudukan dan fungsi yang terjadi di lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) sesudah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tetang Nagari. Tujuan dari pembahasan ini untuk mengetahui perbandingan kedudukan dan fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebelum dan sesudah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari dan bagaimana tinajauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap kedudukan dan fungsi Kerapatan Adat Nagari sebelum dan sesudah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (library research), dengan menggunakan literatur dari penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini penulis menggunakan tipologi penelitian hukum normatif yaitu meneliti Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang nagari dan meneliti data-data yang berkaitan dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) serta tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa, kedudukan dan fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) memiliki kesamaan antara sebelum dan sesudah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Namun ada juga perbedaannya, dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, untuk menyelesaikan perselisihan sako dan pusako Kerapatan Adat Nagari (KAN) membentuk sebuah lembaga khusus yaitu lembaga Peradilan Adat Nagari. Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) memiliki fungsi lebih luas dibanding dengan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018. Ditinjau dari fiqh siyasah dusturiyah kedudukan dan fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang yang memiliki kesesuaian dan tidak ada pertentangan dengan prinsip fiqh siyasah dusturiyah, yaitu kedudukan dan fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) sesudah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.