Abstrak
ABSTRAK REZI TRI PUTRI. 2022 NIM 1902062009 judul Tesis TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PROBLEMATIKA PENCATATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI ANAK DI KABUPATEN TANAH DATAR Program Pasca Sarjana Institus Agama Islam (IAIN) Negeri Batusangkar. Pokok Permasalahan dalam Tesis ini adalah 1) Proses pencatatan administrasi kependudukan bagi anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tanah Datar. 2) Problematika pencatatan administrasi kependudukan bagi anak di Disdukcapil Kabupaten Tanah Datar. 3) Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap proses dan problematika pencatatan administrasi kependudukan anak di Disdukcapil Kabupaten Tanah Datar. Penulisan Tesis ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis proses pencatatan administrasi kependudukan di Disdukcapil Kabupaten Tanah Datar. Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis empiris normatif, yang berlokasi di Disdukcapil Kabupaten Tanah Datar. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan pencatatan administrasi kependudukan anak di Disdukcapil Kabupaten Tanah Datar. Hasil Penelitian : 1) Proses Pencatatan Administrasi Kependudukan anak di Disdukcapil Kabupaten Tanah Datar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Problematika yang dihadapi oleh Disdukcapil Kabupaten Tanah Datar dalam pencatatan administrasi bagi anak adalah adanya keraguan bagi Pejabat Pencatatan Sipil tentang keabsahan perkawinan orang tua anak atau apakah perkawinan tidak tercatat yang dilakukan oleh orang tua anak tersebut memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut Hukum Islam atau tidak, yang berakibat kepada ada atau tidaknya hubungan nasab anak tersebut dengan ayah dan saudara-saudaranya. Keraguan tersebut terjadi karena dalam proses penerbitan Kutipan Akta Kelahiran hanya berdasarkan pada hasil verifikasi dokumen dan Pejabat Pencatatan Sipil juga tidak menggunakan diskresi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dengan melakukan verifikasi faktual untuk mengetahui kebenaran SPTJM dan keabsahan perkawinan orang tua anak tersebut. 3) Dari perspektif Hukum Keluarga Islam, proses pencatatan administrasi kependudukan anak di Disdukcapil Kabupaten Tanah Datar masih belum sesuai dengan Hukum Keluarga Islam yang mensyaratkan adanya saksi dalam perkawinan, karena dalam proses verifikasi Disdukcapil Kabupaten Tanah Datar hanya melakukan verifikasi dokumen tanpa menghadirkan saksi yang menandatangani SPTJM tersebut dalam bentuk verifikasi faktual, sehingga Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar tidak dapat memastikan apakah perkawinan tidak tercatat yang dilakukan oleh orang tua anak tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam atau tidak, sehingga perkawinan dimaksud diragukan keabsahannya.